RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyayangkan keluarnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
Dalam surat edaran tertanggal 17 Maret 2020 itu, pada romawi II angka 4 disebutkan, “… Maka perubahan besaran maupun pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh”.
Direktur YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulisnya mengatakan, ketentuan tersebut dirasa amat merugikan buruh karena buruh dalam posisi yang tidak setara dan akibatnya harus menerima upah yang tidak layak. Padahal upah layak adalah hak asasi manusia yang dilindungi serta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memajukannya, sebagaimana termaktub dalam Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya yang sudah diratifikasi Indonesia.
Dalam kondisi seperti ini, lanjut dia, buruh atau pekerja dibuat kalut serta waswas karena merasa takut upahnya akan dipotong. Pengusaha akan dengan mudahnya memutuskan PHK.
"Mengacu pada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka sudah sepatutnya pemerintah memastikan tidak adanya ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan serta pemberian upah yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," kata Asfinawati, Jumat (20/3/2020).
Sistem pengupahan telah diatur dalam Pasal 90 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) menyebutkan bahwa “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”.
"Jadi, sudah jelas para pengusaha dilarang membayar upah buruh di bawah upah minimum selama belum ada penangguhan upah dan tetap membayar upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," imbuh Asfinawati.
Demikian pula Pasal 151 ayat (1) UUK menyebutkan bahwa “pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)”. Sehingga, pemerintah memiliki kewajiban melakukan upaya agar tidak ada buruh atau oekerja yang diPHK.
Berdasar hal di atas, YLBHI dan 16 LBH Kantor membuka Posko Pengaduan Bantuan Hukum Online terkait dampak pandemi covid-19 terhadap ketenagakerjaan. Posko ini bertujuan untuk melindungi hak-hak normatif buruh atau pekerja, memastikan adanya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja, mencegah adanya perlakuan sewenang-wenang dari perusahaan, dan menolak sikap lepas tangan pemerintah atas nasib buruh atau pekerja.
Posko ini akan dibuka selama tiga minggu sejak 20 Maret 2020 hingga 3 April 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kondisi. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hak-hak ketenagakerjaan serta melakukan pengaduan, masyarakat dapat mengakses kontak masing-masing LBH di bawah ini:
1. LBH Bali
Telepon : 0361 223010 atau
WhatsApp : 08873476708 / 081936348456 atau
Email : lbhbali@indo.net.id atau
Website : lbhbali.or.id
2. LBH Bandung
Telepon : 022 20539717
Email : office@lbhbandung.or.id
3. LBH Semarang
Instagram : lbhsemarang
Facebook : LBH Semarang
Twitter : @lbhsemarang
Email : office@lbhsemarang.id
Telepon : [024] 86453054
WhatsApp : 0882-2890-2001
4. LBH Pekanbaru
IG : lbhpekanbaru
Facebook : LBH pekanbaru
Email : info@lbhpekanbaru.or.id
Telepon : 0761 45832
Whatsapp : +62811765832
5. LBH Banda Aceh
Telepon/WA : 085277887922
Email : lbh_aceh1995@yahoo.com
Website : www.lbhbandaaceh.org
IG : @lbh_bandaaceh
FB : lbh banda aceh
6. LBH Papua
Facebook : LBH Papua
Email : papua.legal.aid@gmail.com
Telepon : 0967 5187438
7. LBH Medan
Telepon : 061 4515340
Email : lbh_medan@yahoo.com
IG : lbhmedan
FB : LBH Medan.
8. LBH Jakarta
Telepon : 0859-5463-4051
Email : konsultasi@bantuanhukum.or.id;
9. LBH Palembang
Telepon : 0711-5610122
Email : lbhplg@yahoo.com
IG : Lbhpalembang
10. LBH Surabaya
Telp : 031-5022273
Email : lbhsurabayaonline@gmail.com
Instagram : @ylbhi_lbhsurabaya
Twitter : @lbh_surabaya
FB : Lembaga Bantuan Hukum Surabaya
11. LBH Bandar Lampung
Telepon : 0721-5600425
Whatsapp : 0821 8096 8008;
Email : ylbhi.lbh.bandar.lampung@gmail.com;
Website : https://bantuanhukumlampung.or.id/konsultasi/
Instagram : https://instagram.com/lbh_bandar_lampung?igshid=grchkzkvp7x
12. LBH Padang
Telepon : 081363365931 / 07517056059
Email : padang. Lbh@gmail.com
13. LBH Manado
Telepon : 0431 8806473
FB : Lembaga Bantuan Hukum Manado
IG : lbh_manado
Email : ylbhi.lbhmanado@gmail.com
Website : lbhmanado.ylbhi.or.id
14. LBH Makassar
Telpon : 0411-448215/
Hp/WA : +62 852-9930-7770 (SALMAN) atau +62 822-9151-9628 (UKHI’)
Email : lbhmks.ylbhi@gmail.com
15. LBH Palangkaraya
Hp/WA : 085252960916
Fanpage FB : LBH Palangkaraya
16. LBH Yogyakarta
Hp : 082135238349
Website : www.lbhyogyakarta.org
Email : lbhjogja@gmail.com
IG : @lbhyogyakarta
Twitter : @LBHYogya
FB : LBH Yogyakarta
Reporter: M. Ihsan Yurin