Pemerintah Dinilai Belum Punya Visa Kuat di Bidang Kelautan

Ahad, 15 April 2018 - 18:03 WIB
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani
RIAUMANDIRI.CO, MANADO - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat luar biasa. Namun selama ini diabaikan dan setiap pergantian pemerintahan ganti kebijakan.
 
Indonesia sebagai negara kepulauan kata Muzani, memiliki potensi lautnya luar biasa. Namun, sayangnya potensi ekonomi kelautan itu baru dilirik sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. 
 
"Dulu, potensi laut kita ada di halaman belakang pembangunan kita. Akibatnya yang terjadi adalah daerah pesisir identik dengan kemiskinan. Kemiskinan identik dengan nelayan. Termasuk keindahan laut di masa lalu, belum dianggap sebagai potensi," kata Muzani ketika membuka Press Gathering Wartawan Parlemen, di Manado, Jumat 13/4/2018) malam.
 
Kegiatan yang diselenggarakan Biro Humas MPR bertema "Menggali Potensi Kelautan Nasional" itu berlangsung tanggal 13-15 April dengan pembicara sejumlah anggota MPR, seperti Ayub Khan (Partai Demokrat), Andi Akmal Pasluddin (PKS) , Yanuar Prihatin (PKB) dan Abdurrahman Abu Bakar Bahmid (kelompok DPD). 
 
Lebih janjut Muzani mengatakan, kelautan sebagai potensi kekayaan alam tidak mudah dikembangkan karena tidak adanya program berkelanjutan dari instansi terkait yang menamangani kelautan ini.
 
"Termasuk pergantian menteri berganti kebijakan. Jadi, bagaimana mendorong pembangunan kelautan yang bertumpu pada sektor maritim yang semakin baik," ujar Ahmad Muzani.
 
Senada dengan Muzani, anggota MPR dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin menilai pemerintah tidak memiliki visi wisata yang kuat dalam mengelola kelautan. 
 
"Saya melihat pemerintah tidak memiliki visi yang kuat di bidang keluatan ini, baik dari segi pariwisata maritim maupun di bidang perikanan.
 
Dia mencontohkan di bidang pariwisata. Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara Asean, seperti Thailan, Malaysia dan Singaputara. Kunjungan wisata ke Thailan mencapai 30 juta per tahun. Sedangkan kunjungan wisata ke Indonesia hanya 9 juta.
 
"Thailand bisa mendapatkan 300 triliun dari pariwisata seandainya setiap wisatawan mengeluarkan Rp 10 juta. Kita tidak punya visi yang besar tentang pariwisata ini," ucapnya.
 
Kepala Bappeda Sulawesi Utara Dr. Ir. Ricky Toemandoek mengungkapkan, provinsi Sulut memiliki potensi besar dalam bidang kelautan, terutama dari sisi pariwisata. Namun potensi itu masih terkendala sumber daya manusia, infrastruktur dan keterbatasan pelayanan imigrasi.
 
Menurut Ricky, setiap pesawat dari Cina membawa 200 wisatawan, tetapi hanya dilayani enam orang petugas imigrasi. Akibatnya, kalau ada beberapa kali penerbangan dari Cina, petugas imigrasi Sulut kewalahan. "Karena itu, Gubernur Sulut meminta untuk membatasi wisatawan dari Cina sebelum ada penambahan petugas imigrasi," ucapnya.
 
Sedang kendala lainnya, Ricky menyebutkan apron di Bandara Sam Ratulangi Manado selalu penuh pesawat yang parkir setiap malam. "Pesawat terpaksa harus parkir di Gorontalo. Tapi, kita sedang merencanakan pembagunan bandara alternatif di Bitung. Landasan bisa mencapai 4.000 meter. Pembangunan bandara alternatif ini sudah ditawarkan ke pemerintah Cina," ungkapnya.
 
Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah menyebutkan, diangkatkan tema “Menggali Potensi Kelautan Nasional,” pada acara Press Gathering kali ini karena Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah kepulauan juga memiliki potensi kelautan yang cukup besar, baik potensi perikanan maupun potensi pariwisata.
 
“Daerah-daerah terdepan Indonesia menjadi fokus kita, karena wajah Indonesia atau etalase kita ada di sana,” jelasnya. 
 
 
Reporter: Syafril Amir
Editor: Rico Mardianto

Editor:

Terkini

Terpopuler