PEKANBARU (HR)-Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengaku kecewa dengan sikap Pemprov Riau yang hingga saat ini tidak kunjung memberikan porsi yang proporsional, terkait antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, dalam RAPBD Riau 2016. Terkait hal itu, pihaknya mengancam akan menolak menandatangani pengesahan APBD Riau 2016 tersebut. Menurut jadwal, proses pengesahan itu seharusnya dilaksanakan hari ini (Senin, 14/12).
Menurut Noviwaldy, apa yang terjadi saat ini, bertolak belakang dengan pernyataan Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, yang menyebutkan anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masuk dalam enam program prioritas Pemprov Riau pada tahun 2016. Hal itu pernah disampaikan yang bersangkutan saat paripurna nota keuangan RAPBD 2016 lalu. Ketika itu, Pemprov Riau mengatakan akan menggangarkan dana sebesar Rp123 miliar untuk antisipasi dan penanganan karhutla.
Namun menurut Dedet, demikian ia akrab disapa, anggaran tidak pernah ada. "Saya tidak menemukan nilai anggaran
Anggaran sebesar Rp123 miliar untuk Karhutla. Itu tidak ada. Sudah saya hitung semuanya. Anggaran untuk pencegahan Karhutla yang diajukan hanya sebesar Rp10 miliar. Saya juga sudah minta sama sekda untuk menunjukkan anggaran itu tapi yang bersangkutan senyum-senyum saja," ujarnya, Minggu kemarin di Gedung DPRD Riau.
Dari total anggaran sebesar Rp10 miliar tersebut, sebanyak Rp7,5 miliar ada di Dinas Kehutanan dan sisanya dibagi-bagi di sejumlah satker lain.
Ditambahkannya, sikap Pemprov Riau tersebut dinilai sebagai bentuk tidak kepedulian terhadap kondisi yang terjadi saat ini. "Artinya, APBD kita ini tidak memandang penting pencegahan dan penangananan Karhutla, meski setiap tahun selalu terjadi. Jadi, kalau nanti Karhutla terulang lagi, maka gubernur harus bertanggung jawab," tegasnya.
Padahal, tambahnya, sesuai prediksi Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, terhitung mulai Februari nanti, kemarau sudah kembali mendatangi Riau. Biasanya, pada saat-saat kemarau tersebut, Karhutla selalu terulang. Pihaknya tak bisa membayangkan, apa yang harus dilakuan jika bencana itu benar-benar datang kembali.
"Satgas Karhutla juga mengkhawatirkan kondisi ini. Sampai sekarang saya menuntut dimasukkan dalam anggaran," tambahnya.
Tak hanya itu, legislator dapil Pekanbaru ini mengakui, pihaknya juga sudah menyampaikan perihal anggaran Karhutla tersebut ke kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Saya kemarin ke Kemendagri untuk menyambut instruksi dari persiden dan Mendagri, supaya pemerintah menganggarkan pencegahan, bukan penanggulangan Karhutla. Saya sampaikan kepada Kemendagri bahwa itu tidak ada (dianggarkan)," beber Dedet.
Dilanjutkannya, dirinya juga sudah menceritakan usulan itu, terutama di dalam rekomendasi Pansus Karhutla. "Kementerian kaget kenapa kita tidak masukan itu. Sementara itu isunya yang paling penting saat ini bukan isu nasional lagi tapi sudah internasional," beber Dedet.
Yang membuat pihaknya merasa lebih heran, tidak satu pun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau, yang bisa menjawab, saat ditanya mengapa anggaran pencegahan Karhutla tidak diajukan.
Menurutnya, anggaran pencegahan Karhutla masih bisa dimasukan sebelum pengesahan APBD Riau 2016 dilakukan. karena hal itu itu merupakan keadaan mendesak dan darurat bisa dimasukan tanpa melalui perencanaan. "Jadi, kalau ada alasan dari SKPD karena tidak ada perencanaannya, itu ketakutan yang tidak berdasar, karena itu ada aturannya," pungkas Dedet.
Disahkan Hari Ini
Dedet juga membenarkan, sesuai jadwal, pengesahan APBD Riau 2016 akan dilaksanakan hari ini. Hal itu setelah satker di Pemprov Riau melakukan pembahasan bersama komisi-komisi di Dewan sejak beberapa hari belakangan ini.
"Kalau saya lihat jadwalnya terlalu ketat. Padahal saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan tidak perlu buru-buru," ujar Dedet.
Dilanjutkannya, pembahasan tidak buru-buru dan digesa karena ditakutkan persoalan sanksi penangguhan gaji selama enam bulan.
"Kalau gaji itu kan tidak masalah. Yang penting tahapan dilaksanakan dan semuanya betul-betul dibahas. Sehingga tidak akan ada yang ketinggalan," tambahnya.
Dari pantauan di Gedung DPRD Riau, hingga Sabtu dan Minggu kemarin, pembahasan antara Pemprov dan DPRD Riau masih terus berjalan. Kondisi itu juga dibenarkan anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi. "Ini kita lakukan supaya program pembangunan bisa berjalan. Meski hari libur, kita tetap upayakan untuk lakukan pembahasan," ujarnya.(rud)