Riaumandiri.co - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) dan enam gubernur Papua untuk membahas rencana pelepasan 10 persen saham PT Freeport Indonesia bagi masyarakat Papua. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dilansir dari CNBC Indonesia, Ketua KEPP-OKP Velix Wanggai mengatakan Presiden memberikan arahan khusus agar skema divestasi Freeport, terutama porsi 10 persen untuk Orang Asli Papua, dibahas bersama para gubernur di Tanah Papua.
“Ada arahan dari bapak presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport. Terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bincangkan antara Gubernur-Gubernur di tanah Papua, dan ini masih dalam kerangka anggaran,” kata Velix, dikutip dari CNBC Indonesia.
Velix menjelaskan rencana divestasi tersebut akan dilakukan melalui badan usaha milik pemerintah daerah, yakni PT Papua Divestasi Mandiri. Perusahaan ini akan menjadi kendaraan resmi kepemilikan saham Freeport bagi daerah.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi Papua akan segera menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah kembali ke daerah.
“Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi,” ujarnya.
Hasil RUPS tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Kedua menteri tersebut turut hadir dalam pertemuan bersama Presiden.
Selain membahas divestasi Freeport, Presiden Prabowo juga menyampaikan lima arahan strategis terkait pembangunan Papua. Arahan pertama mencakup pemetaan agenda strategis dalam rencana induk pembangunan Papua.
Arahan kedua berkaitan dengan penambahan anggaran Otonomi Khusus Papua menjadi Rp12 triliun, disertai penekanan kuat pada tata kelola APBD yang berkualitas dan bebas kebocoran. Arahan ketiga hingga kelima meliputi penataan regulasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan sumber daya manusia Papua.
Velix menuturkan Presiden memberi perhatian besar pada sektor pendidikan dan kesehatan di Papua.
“Tentang aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat, arahan beliau langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua, kemudian juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di berbagai 4 daerah otonom baru, dan juga sekitar 24 rumah sakit unggulan di tanah Papua,” kata Felix. (MG/RIJ)