Sabam menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari intimidasi terhadap guru, kasus perundungan terhadap siswa, ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, hingga disparitas kompetensi antarwilayah. Fenomena tersebut mencerminkan urgensi pembaruan UU Sisdiknas agar lebih adaptif terhadap dinamika zaman.
"Kita sering mendengar intimidasi terhadap guru, bullying terhadap siswa, hingga fasilitas pendidikan yang tidak merata di wilayah 3T. Ini menjadi salah satu faktor pendorong perlunya revisi UU," ujar Sabam dalam Forum Legislasi bertema “RUU Sisdiknas untuk Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan”, bersama Wamendikdasmen Atip Latipulhayat dan anggota Komite III DPD RI Lia Istifhama Wa di Gedung Parlemen, Selasa (3/6/2025).
Ia juga menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penggratisan sekolah swasta sebagai momen penting yang perlu dikaji secara mendalam dalam penyusunan ulang UU Sisdiknas. Menurutnya, keputusan itu berimplikasi langsung terhadap struktur pembiayaan pendidikan nasional.
Sabam mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan perlu direkonstruksi, terutama karena postur anggaran yang tersebar tidak merata. Dalam hasil kajian Komisi X, ditemukan ketimpangan signifikan dalam alokasi anggaran antar-kementerian.
"Biaya negara terhadap satu mahasiswa di kementerian/lembaga tertentu bisa mencapai 14 kali lipat dibandingkan dengan mahasiswa di perguruan tinggi negeri atau swasta biasa. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan distribusi anggaran," katanya.
Ia juga mempertanyakan urgensi lembaga non-teknis yang menyelenggarakan program studi serupa dengan yang sudah ditawarkan oleh perguruan tinggi negeri dan swasta. Sabam mencontohkan keberadaan Poltekkes di bawah Kementerian Kesehatan yang dinilainya perlu dikaji ulang karena tumpang tindih dengan lembaga pendidikan lain yang sudah tersedia.
Dalam forum tersebut, Sabam turut menyinggung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis di sekolah. Ia menilai program ini bisa menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
"Sekolah menjadi titik fokus program makan bergizi gratis. Ini momen penting untuk memperbaiki kualitas generasi mendatang. Mungkin perlu ada instrumen pengukuran, seperti UKS, untuk mengevaluasi dampak nyata terhadap penurunan stunting," jelasnya.
Sabam mengakhiri pernyataannya dengan menekankan bahwa seluruh aspek tersebut, baik penguatan institusi pendidikan, keadilan anggaran, hingga pengembangan kualitas SDM, harus menjadi fokus utama dalam proses revisi UU Sisdiknas. (*)