RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Mafia tanah masih marak dan belum dapat diatasi selama Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Persoalan ini seolah sudah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai.

Padahal, Pemerintahan Jokowi sudah berupaya untuk meminimalkan hal itu dengan mempermudah pengurusan surat tanah. Bahkan memberi gratis untuk biaya pengurusan surat tanah.

"Hanya saja, para mafia tetap berpeluang dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dalam teknis pengurusan tanah dan biaya sebenarnya. Para mafia ranah justeru memanfaatkan itu untuk mengambil keuntungan," kata pengamat komunikasi politik M.Jamiluddin Ritonga kepada media ini, Jumat (26/11/2021)

Menurut Jamil, peluang mafia tanah itu menjadi lebih besar karena di internal ATR/BPN diinformasikan juga masih ada yang dapat diajak bekerja sama oleh para mafia tanah.

"Celah ini benar-benar dimanfaatkan para mafia tanah untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin," kata Jamil.

Adanya kerjasama di kalangam internal ATR/BPN dengan mafia tanah itu mengindikasikan tidak berhasilnya revolusi mental di lembaga negara tersebut.

"Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri ATR/BPN. Konsekuensinya harusnya Sofyan Djalil mundur dari jabatannya dengan memberi peluang kepada anak bangsa lainnya untuk membenahi mental internal ATR/BPN," kata Jamil.

Kalau tidak mundur, kata Jamil, sebaiknya Presiden Jokowi mereshuffle Sofyan Djalil. Harapannya agar ATR/BPN nantinya diisi menteri yang mumpuni dalam melakukan revolusi mental di internalnya dan berani memberantas mafia tanah.