RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai fungsi pengawasan DPR RI belakangan ini terasa mandul. Hal tersebut terjadi karena kuatnya koalisi partai pendukung pemerintah di parlemen.

"Fungsi pengawasan ini terkesan hanya dijalankan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," sebut Jamil dalam pernyataannya, Rabu (11/8/2021).

Dia melihat gaung fungsi pengawasan yang didengungkan Partai Demokrat dan PKS kalah nyaring dengan yang dilantunkan PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, dan PPP sebagai partai pendukung pemerintah. Sementara PAN tidak jelas arahnya dalam melakukan fungsi pengawasan.

"Memang belakangan ini beberapa anggota DPR dari PDIP coba melayangkan kritik ke pemerintah, khususnya terkait penanganan Covid-19. Namun kritik yang mereka layangkan masih jauh dari makna fungsi pengawasan yang melekat bagi setiap anggota DPR," kata penulis buku Riset Kehumasan itu.

Meski demikian, lanjut Jamil, kritik yang disampaikan beberapa anggota DPR RI dari PDIP kepada pemerintah setidaknya ada indikasi kemajuan. Kritik sebagai bentuk fungsi pengawasan seperti itu seyogyanya diikuti juga oleh anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah lainnya.

"Hal itu perlu dilkukan agar anggota DPR benar-benar melakukan fungsinya, khususnya fungsi pengawasannya. Sebab, sangat ironis bila seaeorang mengaku anggota DPR RI tapi tidak melaksanakan fungsi pengawasan," kata pengajar Universitas Esa Unggul itu.

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan, kata Jamil, sudah selayaknya DPR membentuk pansus. Pansus ini khususnya untuk mengawasi penggunaan dana penanganan Covid-19 yang jumlahnya lebih 1.000 triliun dan pengadaan vaksin.

Melalui pembentukan pansus tersebut diharapkan DPR RI akan mengetahui alokasi penggunaan dana penanganan Covid-19 yang sebenarnya. Termasuk tentunya penyimpangan yang mungkin terjadi.

Hal yang sama juga akan diketahui alokasi dana pembelian vaksin dari berbagai produk. Akan terkuak juga kenapa Indonesia membeli paling banyak vaksin Sinovac yang efektifitasnya paling rendah diantara produk vaksin lainnya yang digunakan Indonesia.

"Kalau hal itu dilakukan DPR RI, berarti lembaga terhormat itu sudah kembali fungsinya. Para anggota DPR RI bukan lagi penyandang jabatan yang tidak melaksanakan fungsinya," kata Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 itu.