RIAUMANDIRI.CO, MAMUJU - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan dukungan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Sulawesi Barat. Menurutnya, DPD RI memiliki sejumlah strategi untuk membantu pemulihan.

Strategi tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, dan jajaran lengkap OPD Pemprov Sulbar, termasuk para pejabat Forkompimda, Senin (31/5/2021).

LaNyalla datang bersama Senator asal Sulawesi Barat, Andri Prayoga Putra Singkarru, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, H Almalik Pababari dan Ajbar. Serta Senator Sylviana Murni (DKI Jakarta), Evi Apita Maya (NTB), Bustami Zainudin (Lampung) dan Fachrul Razy (Aceh).

“Semua paparan yang disampaikan tolong dikompilasi sesuai dengan mitra kementerian terkait. Nanti strateginya, DPD RI akan panggil menteri terkait, lalu langsung saya pertemukan dengan gubernur dan jajaran. Jadi langsung selesai hari itu juga, dan kita bisa mendengar langsung hambatannya dimana,” tandas LaNyalla.

"Kami tentu mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Barat, terutama untuk pemulihan aspek sosial, ekonomi dan pendidikan serta kesehatan. Kami juga mendorong rehabilitasi sebagai upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai tingkat yang memadai. Terutama akses dan konektivitas untuk kepentingan lalu lintas barang dan jasa," tutur LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur ini bahkan menginstruksikan seluruh Komite di DPD RI untuk meng-update situasi terkini, termasuk kendala yang ditemui.
"Kita akan dorong agar bantuan-bantuan yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo bisa dipercepat prosesnya. Khusus Komite 4, kita minta untuk memastikan agar pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan mengambil kebijakan relaksasi terhadap para pengusaha terdampak bencana yang tidak mampu melakukan pembayaran dengan normal tunggakan kredit dan fasilitas pendanaan lainnya," katanya.

LaNyalla menjelaskan, strategi serupa telah dilakukan untuk membantu pemulihan bencana di Palu, Sulawesi Tengah.
"Saat itu, kami meminta kepada Menteri Keuangan untuk melakukan bailout kredit macet, khususnya kepada para pengusaha kecil dan mikro yang terdampak bencana. Kita akan upayakan langkah serupa bisa diterapkan di Sulbar," harapnya.

Untuk Komite 2, LaNyalla menginstruksikan agar segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait rehab dan rekon bangunan fisik.
"Sedangkan Komite 3 saya minta perhatikan fasilitas dan proses belajar mengajar di sektor pendidikan dan juga pelayanan kesehatan. Karena pemulihan sektor ini sangat penting dan harus mendapat perhatian serius," tuturnya.

Ditambahkannya, DPD RI juga akan mendorong pemerintah melalui Komite Penanganan Ekonomi Nasional untuk lebih memperhatikan Sulawesi Barat, karena selain terdampak Covid-19, juga terdampak bencana. Sehingga perlu lebih mendapat perhatian.
"Semua dorongan dan dukungan tersebut, kami harapkan dapat mempercepat normalisasi semua aspek. Baik kegiatan pemerintahan, maupun kehidupan masyarakat," tutur LaNyalla.

Sebelumnya, Gubernur Sulbar melalui Sekdaprov M. Idris memaparkan sejumlah program nasional terkait pemulihan pascabencana Sulbar, termasuk yang sudah dijanjikan oleh Presiden Jokowi. Pemprov Sulbar berharap DPD RI dapat mendorong percepatan realisasi komitmen pemerintah pusat terkait hal itu.