Sekjen PDIP: Reshuffle Muncul dari Jokowi, Bukan Pengamat

Sekjen PDIP: Reshuffle Muncul dari Jokowi, Bukan Pengamat

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Hasto Kristiyanto mengklaim perombakan menteri datang dari Presiden Joko Widodo. Hal itu dia ucapkan merespons isu soal reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. 

"Reshuffle muncul dari Presiden. Bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik. Tapi dari Bapak Presiden," kata Hasto kepada wartawan dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (21/8/2020).

Dia meyakini bahwa perombakan menteri menjadi hak prerogatif Jokowi yang sudah melalui tahap pertimbangan secara matang.


Apabila memang Jokowi memilih untuk merombak jajaran pembantunya seperti periode pertama kepemimpinan Jokowi-JK lalu, maka Hasto menilai hal tersebut semata-mata untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

"Hal itu dilakukan sebagai sebuah pertimbangan yang matang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," kata Hasto.

Apabila memang akan melakukan reshuffle, Jokowi disebut bakal memanggil pimpinan-pimpinan partai politik untuk berdialog.

Hasto hanya mengingatkan agar kader PDI Perjuangan yang kini mendapat kesempatan menjadi menteri era Jokowi untuk dapat betul-betul bekerja keras dalam membantu Presiden menghadapi permasalahan negara saat ini.

"Khususnya pandemi covid-19," pungkas dia.

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan bakal ada 11 hingga 18 menteri yang akan diganti dalam reshuffle kabinet nanti. Selain diganti, beberapa menteri kemungkinan akan dipindah ke kementerian lain.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan bahwa reshuffle kabinet akan berlangsung setelah pergantian Panglima TNI. Namun, IPW tak menyebutkan waktu pasti dan hanya menyinggung soal pergantian Kapolri yang tetap sesuai jadwal pensiun Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021.

Namun, kabar yang berhembus dari pengamat kepolisian itu telah dibantah oleh Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. Dia mengatakan, sejauh ini Presiden Joko Widodo tak memiliki rencana mengganti menteri atau kepala lembaga dalam waktu dekat.

"Tidak benar," ucap Fadjroel, Jumat (21/8).