RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Para wakil rakyat di DPRD dinilai perlu segera mencecar Pemerintah Provinsi Riau dengan hak interpelasi terkait kebijakan-kebijakan yang selama ini diambil untuk mengentaskan pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Riau Tito Handoko. Sebab, Tito menduga anggaran yang digunakan Pemprov selama ini menguap begitu saja tanpa adanya target mitigasi yang jelas.

"Memang awalnya harus hearing dulu dengan stakeholder, satgas, dan pihak terkait. Tapi kalau sampai tidak datang, ya layangkan saja hak interpelasi. Ini kan terkait blueprint penanganan Covid-19. Bencana itu harus ada perencanaan, dalam kajian mitigasi itu harus ada planing. Mau sampai kapan dan bagaimana dilaksanakan harus direncanakan dengan matang. Mana dia planing itu? Biar publik, DPRD bisa baca. Jadi anggaran itu tidak menguap begitu saja. Apa mau gini terus tanpa ada perubahan?" ungkapnya kepada riaumandiri.co, Selasa (18/5/2021).

Kasus-kasus Covid-19 berbeda pada tiap daerah. Hal itu dipengaruhi budaya, sosiologi masyarakat, serta tingkat keparahan penyebaran virus. Maka menurut Tito, Pemprov Riau tidak bisa hanya secara parsial mengikuti arahan pemerintah pusat semata. Namun, harus membuat konsep penanganan matang jangka pendek maupun panjang agar mitigasi bencana pandemi ini dapat terarah dan memiliki target.  

"Itu yang harus dikejar DPRD dari pemerintah Riau, blueprint penanganan Covid-19 itu. Semua sektor kan terganggu. Sekarang, pemerintah apa bisa secara rinci menggambarkan apa yang akan dilakukan pada sektor ekonomi, misalnya, sektor pendidikan? Kesehatan? Dan lainnya?" ungkap dia.

"Hemat saya, itu yang harus dikejar. DPRD dan pemerintah harus menggaet ahli-ahli dari perguruan tinggi lalu duduk membuat kerangka kebijakan daerah penanganan Covid-19 itu. Enggak bisa mentang-mentang kewenangannya sudah disererahkan ke Satgas dan Dinas Kesehatan, lalu Satgas saja yang disuruh mikir," tambahnya.

Tito memandang, sejauh ini tidak ada keseragaman antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penanganan Covid-19. Begitu juga kebijakan-kebijakan yang dilontarkan para ahli di perguruan tinggi. Selain itu, ia juga menilai aspek kepemimpinan Riau lemah, sehingga masyarkat tidak begitu patuh terhadap berbagai kebijakan yang dibuat.

"Akhirnya menuntut pihak kepolisian terlibat aktif dalam penanganan Covid-19. Padahal polanya seharusnya tidak begitu. Harusnya lewat gerakan birokrasi sipil, melalui kebijakan-kebijakan. Pendekatannya kan harus sipilisasi, bukan militer. Tapi, ya bagaimana, kepemimpinan kita lemah. Makanya terpaksa pakai cara militer, mau tidak mau. Meski mestinya tidak begitu," ungkap Tito.

Paling dekat, kata Tito, yang mulai tampak berkurang dilakukan pemerintah adalah mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Padahal, hal tersebut adalah tembok paling awal agar diri tidak tertular Covid-19.

Besok, Presiden Joko Widodo datang ke Riau guna melihat secara langsung penanganan Covid-19 dan pembangunan jalan-jalan tol. Atas kedatangan Jokowi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menggenjot vaksinasi hingga ditargetkan 10.000 suntikan dalam tiga hari. Di hari petama vaksinasi massal, Jokowi direncanakan akan meninjau langsung pelaksanaannya.

Sementara, pencapaian vaksinasi Covid-19 Provinsi Riau tahap I dan II bagi tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik masih tergolong rendah.

Pencapaian vaksinasi Covid-19 bagi Lansia dengan sasaran 582.505 orang hanya terealisasi sebanyak 19.764 (3,39%) pada dosis pertama dan sebanyak 13.547 (2,33%) orang pada dosis kedua.

Pencapaian vaksinasi Covid-19 bagi pelayan publik dengan sasaran 349.418 orang hanya terealisasi sebanyak 165.864 (47,47%) pada dosis pertama dan 123.382 (35,31%) pada dosis kedua.

Reporter : Muhammad Ihsan Yurin

Editor : Nandra F Piliang