PEKANBARU (HR)- Anggota DPRD Kota Pekanbaru meminta agar Pemko mengajuan APBN untuk bantuan Alkes RSUD ke Pemerintah Pusat dan dibuat secara Formal. Hal ini mengingat kurangnya anggaran untuk proyek tersebut serta beberapa proyek multiyears.
Anggota Banggar DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, kepada wartawan, mengatakan, perlu ada kepastian secara formal atau tertulis dari Pemerintah untuk mengajukan bantuan anggaran pada Provinsi, maupun Pemerintah Pusat dalam mengajukan bantuan untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut.
Dari pemaparan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, untuk pengadaan alkes ini Kementrian Kesehatan menjanjikan akan memberikan bantuan. Namun DPRD meminta agar janji itu ada kepastian.
"DPRD menginginkan kepastian itu, misalnya ada surat resmi dari Kemenkes kepada Pemko Pekanbaru untuk mempersiapkan rancangan biaya alkes, kita inginkan kepastian. Nanti kita bahas di Banggar," ujar Roni Amriel, Rabu (8/4).
Dikatakan Roni, dengan kekurangan anggaran ini, maka DPRD yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan menilai, pembangunan yang dilakukan pemerintah kurang perencanaan, sehingga mengalami kekurangan sarana yang mengakibatkan pembangunan itu nantimya belum bisa difungsikan. "Ini akibat perencanaan yang kurang matang," kata Roni.
Meski demikian kata politisi dari Partai Golkar ini, karena pembangunan ini orientasinya untuk pelayanan masyarakat, maka semua pihak perlu mendukungnya. "karena itu, kita butuh kejelasan secara formal. Artinya, ada bentuk pernyataan tertulis yang dibuat pemerintah dalam meminta bantuan tambahan anggaran dari sumber APBN maupun APBD Provinsi, bagaimana RAB nya, draf anggaran yang dibutuhkan dan lain sebagainya," kata Roni Amriel.
Dijelaskannya, pembangunan RSUD dipastikan belum dapat difungsikan, karena masih kekurangan dari pra sarana, seperti alkes dengan anggaran sekitar Rp135 miliar. Begitu juga kekurangan sekitar Rp90 miliar lagi untuk SMK Tekonologi dan SMP Madani kekurangan sekitar Rp9 miliar.
"Untuk penambahan ini, melihat struktur APBD jelas tidak mendukung, maka DPRD ingin memastikan kembali, bagaimana kejelasan bantuan yang dijanjikan pusat, seperti yang dikatakan Walikota Pekanbaru dalam memenuhi kekurangan anggaran dalam pembangunan, agar dapat berfungsi sesuai kebutuhan," imbuh Roni.(ben)