DUMAI (HR)-Pasca masuknya paham radikal Negara Islam Irak dan Suriah ke Tanah Air, membuat pemerintah makin meningkatkan kewaspadaan. Guna mencegah penyebarannya, pihak Imigrasi mulai memperketat penerbitan paspor.

Disampaikan Kepala Imigrasi Dumai Budiman, kebijakan tersebut menyusul petunjuk edaran Kementrian Hukum dan HAM yang meminta seluruh Imigrasi agar meningkatkan pengawasan dalam proses kepengurusan permohonan paspor, baik warga negara Indonesia maupun asing.

"Imigrasi mengintensifkan pengawasan penyebaran ISIS dalam proses pengurusan permohonan paspor. Terutama untuk tujuan negara ke Timur Tengah," kata Budiman, Senin (30/3).

Ia menjelaskan, dalam proses pengurusan paspor, petugas imigrasi akan mempertanyakan kepada pemohon terkait asal, tujuan, keperluan dan jenis traveling perjalanan yang digunakan serta lain sebagainya.

Petugas Imigrasi juga akan mengecek kelengkapan berkas permohonan dan identitas pemohon serta melakukan penilaian perilaku untuk melihat gerak tubuh apakah mencurigakan atau tidak.

"Salah satu proses pengurusan paspor yang akan diperketat ialah tahap wawancana kepada pemohon, karena kita diminta untuk mengawasi kemungkinan ada anggota atau simpatisan ISIS," terangnya.
Jika dalam proses wawancara tersebut melihat ada kecurigaan, maka Imigrasi berhak untuk melakukan penundaan atau penghentian pembuatan paspor.

Peningkatan pengawasan pembuatan paspor, sebutnya, akan terus dilakukan mengingat pemerintah telah menolak dan melarang paham ISIS karena bertentangan dengan ideologi pancasila.

Sementara, Kepolisian Resort (Polres) Dumai juga melakukan langkah antisipasi penyebaran paham ISIS dengan sosialisasi dan sebar brosur kewaspadaan terhadap gerakan ini ke tengah masyarakat.

Kasat Binmas Polres Dumai AKP Hotmartua Ambarita menyebutkan, meski Dumai saat ini belum tercium ada pergerakan gerakan Isis, namun kepolisian tetap mencegah dengan sosialisasi dan fokuskan perhatian ke beberapa daerah dianggap rawan.

"Wilayah pinggiran jadi perhatian kita karena rekrutmen kelompok ISIS biasanya daerah yang jauh dari pusat perkotaan, dan kepolisian terus gencarkan sosialisasi ke masyarakat supaya tidak bergabung dengan ajaran yang dilarang pemerintah ini," pungkasnya.(zul)