RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H Laoly semestinya juga dicopot dari jabatannya terkait simpang siur informasi keberadaan tersangka Harun Masiku. Harun merupakan mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan Yasonna merupakan pimpinan tertinggi institusi kementerian itu. Artinya, politikus PDIP itu juga harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

Pernyataan tersebut dirilis ICW menindaklanjuti pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Franky Sompie.

"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku. Jadi, harusnya Yasonna ikut bertanggungjawab atas situasi hari ini," kata Kurnia dalam keterangan persnya, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (28/1/2020).

Kurnia memandang kekeliruan informasi keberadaan Harun menyebabkan kinerja aparat penegak hukum menjadi terganggu, dalam hal ini KPK.

"Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna mencopot Ronny F Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

Yasonna mengatakan jabatan Dirjen Imigrasi dialihkan ke jabatan fungsional dalam rangka pembentukan tim gabungan menyelidiki kesalahan informasi catatan penerbangan di Bandara Soekarno Hatta atas tersangka KPK, Harun Masiku. Sebagai gantinya, Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham sebagai Pelaksana Harian per hari ini.
Lihat juga: Kasus Harun Masiku Jadi Alasan Yasonna Copot Ronny Sompie

"Supaya tim independen ini jangan ada conflict of interest saya sudah memfungsionalkan dirjen imigrasi. Jadi sekarang dirjen imigrasi sudah diganti Plh, termasuk Direktur Sisdik Keimigrasian-nya," ujar Yasonna di Jakarta, Selasa (28/1).

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Rico Mardianto