RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Dugaan pelanggaran dan penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah China kepada Muslim Uighur, menggerakkan sekumpulan mahasiswa yang terdiri dari perwakilan masing-masing Pengurus KAMMI Riau dan Pengurus HMI Badko Riau-Kepri untuk melakukan aksi di depan kantor Kemenkum HAM Provinsi Riau.

Massa bergerak dari Tugu Zapin menuju Kantor Kemenkumham wilayah Riau menyampai aspirasi terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Muslim Uighur.

Korlap Aksi, Septian Hadi meyampaikan bahwa penjajahan di dunia masih terjadi. "Aksi kami ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Riau dan dan juga pejabat negara bahwa masih ada penjajahan, penindasan kezoliman terhadap umat manusia terutama muslim Uighur yang dilakukan oleh China. Padahal UUD NKRI tahun 1945 sangat menentang penjajahan di atas dunia. Karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan," teriak Septian.

"Oleh karena itu kami mendesak sikap politik luar negeri bebas aktif harus direalisakan dengan terlibat secara aktif mendesak pemerintah China menghentikan penindasan dan merangkul serta menggalang kekuatan negara Islam untuk mendesak China," sambung Septian yang juga Wasekum Bidang PTKP HMI Badko Riau Kepri.

Beberapa waktu kemudian massa melanjutkan demonstrasi di gedung Kemenkum HAM Provinsi Riau. Dalam aksi tersebut massa disambut oleh perwakilan dari Kemenkum HAM wilayah Riau.

Adapun pernyataan sikap disampaikan oleh Sahrin Nasution selaku Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepri dan Asnawir Nasution selaku Ketua Umum KAMMI Wilayah Riau adalah sebagai berikut:

• Meminta Pemerintah Indonesia untuk mendesak Pemerintah Cina untuk membuka seluas-luasnya informasi terkait yang sedang terjadi di Uyghur.
• Meminta Pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti segala bentuk aspirasi dari Badko HMI Riau-Kepri & KAMMI Wilayah Riau untuk bersikap lebih tegas dalam upaya menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang Cina.
• Mendesak kepada PBB untuk segera mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Uyghur, Rohingya, Palestina, Suriah dan sebagainya.

Adapun perwakilan dari Kemenkumham wilayah Riau berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kemenkumham RI agar pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi menyatakan ketegasan sikap terkait dengan pelanggaran HAM oleh tiongkok terhadap Muslim Uighur.

Editor : Nandra F Piliang