RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini menggelar rapat koordinasi (rakor) daftar negatif investasi (DNI). Dalam rapat siang ini, Airlangga mengundang para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dari pantauan di lapangan, Senin (23/12/2019), hingga pukul 13.45 WIB telah hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti.

Seperti diketahui, pemerintah akan membedah DNI yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2016 menjadi daftar positif investasi (positive/white list investment). Daftar tersebut rencana dirilis pada bulan Januari tahun 2020.

Nantinya, daftar positif investasi yang akan diatur dengan Perpres. Sedangkan, DNI akan dibuat dalam poin investasi yang dilarang dalam Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema omnibus law.

Untuk mengukur daftar positif investasi yakni disesuaikan dengan program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah mengurangi impor. Selain itu, dalam omnibus law tersebut pemerintah juga akan mengatur tentang pemberian insentif terhadap perusahaan yang mengurangi impor atau melakukan substitusi impor, seperti tax holiday. 

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang