Pemprov Riau Diminta Gesa Lelang Proyek

Pemprov Riau Diminta Gesa Lelang Proyek

PEKANBARU (HR)-Pemprov Riau diminta segera menggesa proses lelang kegiatan yang berasal dari APBD tahun 2015. Langkah ini dinilai perlu khususnya terhadap proyek-proyek infrastruktur.

"Sampai pertengahan Maret ini, belum ada tanda-tanda Pemprov Riau akan segera melakukan lelang proyek. Jadi bagaimana bisa kegiatan pembangunan bisa berjalan, jika ini tidak dilakukan," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan Pemberdayaan Daerah dan Tata Kelola Perusahaan Kamar Dagang dan Industri Riau, H Fran Rizal, Kamis (27/3).

Dikatakannya, bahwa proses lelang merupakan kunci strategis untuk pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan. Bila proses itu belum digesa, dikhawatirkan akan berdampak pada tersendatnya proses pembangunan di Riau. Selanjutnya akan berdampak terhadap masyarakat Riau yang tidak bisa menikmati hasil pembangunan, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya.

"Jadi Walaupun situasi ini tidak terlepas dari struktur pejabat eselon II yang belum definif, seharusnya Pemprov Riau bisa menjalankan proses lelang proyek secara pararel. Apabila di dalam dokumen pelelangan terdapat kesalahan maka dokumen tersebut dapat dibatalkan selagi belum ada ikatan kontrak. Artinya walaupun belum ada eselon II definitif dimana kegiatan sudah bisa dirancang dalam proses lelang di LPSE asalkan kegiatan tersebut tidak bermasalah. Sehingga jika sudah ada pejabat eselon II definitif maka kegiatan tersebut tinggal dijalankan saja,"terangnya.

Menurutnya, Kadin Riau sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan ekonomi memandang perlu memberikan dorongan dan pandangan secara obyektif dan kritis terkait pengelolaan pembangunan daerah oleh Pemprov Riau  dengan tujuan meminimalisir dampak negatif yang merugikan iklim pembangunan ekonomi dan sosial di Bumi Lancang Kuning.

Sebelumnya, hal serupa juga pernah dilontarkan Peneliti Kebijakan Anggaran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi. Menurutnya, belum dilelangnya sejumlah kegiatan di Pemprov Riau, dipastikan akan berdampak pada terhambatnya pembangunan fisik. Buntutnya, masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Pembangunan fisik seperti gedung sekolah, kesehatan, jembatan, jalan dan sebagainya tentu tidak akan berjalan maksimal hingga akhir tahun 2015. Karena dalam pelaksaanannya pasti akan memakan waktu," ujarnya ketika itu.

Senada dengan Fran, Triono juga mengatakan Pemprov Riau seharusnya bisa berjalan secara paralel. Meski belum ada pejabat definitifnya, kegiatan sudah bisa dirancang di dalam proses lelang di LPSE asalkan kegiatan tersebut tidak bermasalah. "Mana kegiatan yang tidak ada masalah sudah bisa dimasukkan ke dalam LPSE. Apabila sudah ditetapkan pejabat definitifnya, tinggal dijalankan saja," tambahnya. (nie, dok)