RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengganti pegawai negeri sipil (PNS) eselon III dan IV dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan sebagai upaya reformasi birokrasi. Komisi II DPR RI meminta Jokowi menjelaskan dahulu grand design dari rencana itu.

"Yang pertama tentu Pak Jokowi harus jelaskan grand design lebih dahulu. Sudah ada kok seperti apa sih kita harus melihat birokrasi kita ini. Reformasi birokrasi ini bermakna miskin struktur kaya fungsi," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (28/11/2019).

Ia mengatakan reformasi birokrasi bukan hanya sekadar memangkas pejabat. Menurutnya, reformasi birokrasi itu lebih pada penataan ulang secara keseluruhan namun tidak mengurangi tanggung jawab.

"Nah di Indonesia ini paradigmanya semua diperbanyak jabatan struktural karena jabatan struktural itu privilege fasilitas semua banyak. Jadi reformasi birokrasi bukan hanya urusan pemangkasan tapi penataan ulang keseluruhan, artificial intelligence digunakan tapi tidak bisa menggantikan tanggung jawab," ucapnya.

Mardani tak mempermasalahkan bila nantinya artificial intelligence akan menganti pejabat eselon III-IV. Namun, Ia meminta pemerintah menjelaskan dahulu grand design rencana penggunaan artificial intelligence dalam upaya reformasi birokrasi itu. Sebab, menurutnya tidak semua posisi pejabat eselon III-IV bisa diganti dengan robot.

"Boleh saja tapi dia tidak bisa menggantikan peran kepemimpinan harus tetap ada. Contoh kalau di kabupaten atau kota eselon III-IV dipangkas, sekda itu eselon II kalau di kota, kalau eselon III-IV dipangkas, ya sekda gimana ngurusin bawahannya? Maka kalau dipahami grand designnya nanti kelihatan yang bisa dipangkas yang mana, yang tidak yang mana. Karena memang pelayanan dan tanggung jawab publik yang nggak bisa. Contoh guru diganti, ya nggak bisa tapi kalau daftar di rumah sakit nggak perlu, cukup disediakan alat seperti ATM mau ke mana, kalau perlu bisa dari rumah," tuturnya.

Senada dengan Mardani, anggota Komisi II F-PDIP Arif Wibowo berharap Jokowi menjelaskan secara detail mengenai rencana menganti eselon III-IV dengan artificial intelligence itu. Menurutnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo pernah menyampaikan hanya pejabat eselon III-IV tertentu yang akan diganti.

Namun, Ia mengatakan hingga kini belum ada konsep yang jelas mengenai rencana pemangkasan pejabat eselon III-IV. Komisi II masih menunggu konsep yang jelas dari Jokowi soal rencana itu.

"Pemangkasan eselon III dan IV sudah dijelaskan olen Menpan-RB itu dilakukan secara bertahap untuk jenis-jenis jabatan tertentu barang kali mereka bisa diganti dengan artificial intelligence itu. Nah konsep itu road map tentang pemangkasan eselon III dan IV secara bertahap terhadap jenis jabatan apa saja di kementerian lembaga atau dan lembaga pemerintah atau non pemerintahan itukan sedang kita tunggu, kemudian kita akan cermati. Bahwa itu semangatnya reformasi birokrasi tentu kita setuju," kata Arif.

Presiden Jokowi memiliki rencana mengganti pegawai negeri sipil (PNS) eselon III-IV dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Hal ini sejalan dengan program pemangkasan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga (k/l).

Program pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga dalam rangka reformasi birokrasi yang selama ini dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Pasalnya, selama ini birokrasi menjadi salah satu kendala investasi masuk ke Indonesia.

"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN (Tjahjo Kumolo) diganti dengan AI. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," jelas Jokowi di acara CEO Forum di Ritz-Charlton, Jakarta, Kamis (28/11).**
 

Sumber : detikcom

Editor : AA Rahman