RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Setelah disetujui Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin akhirnya mengangkat staf khusus yang akan membantunya menjalankan tugas untuk periode 2019-2024. Staf khusus yang diangkat Ma'ruf ada yang berasal dari mantan menteri hingga unsur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Juru bicara dan juga staf khusus bidang Komunikasi dan Informasi, Masduki Baidlowi membeberkan satu per satu siapa saja yang diangkat stafsus tersebut.

Stafsus yang pertama ialah Mohamad Nasir yang pernah menjabat sebagai Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) di era Kabinet Indonesia Kerja. Nasir dipercaya untuk menjadi stafsus bidang reformasi dan birokrasi.

"Beliau akan memfeeding masukan-masukan kepada wapres terkait isu strategis yang terkait dengan pendidikan," kata Masduki di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Kemudian ada nama Satya Arinanta yang menjadi stafsus bidang hukum. Masduki mengatakan bahwa Satya sudah menjadi stafsus sejak zaman Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla (JK).

Lebih lanjut, stafsus berikutnya yang dibeberkan ialah Sukriansyah S. Latief.

Mantan staf khusus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tersebut dipercayai oleh Ma'ruf untuk menjadi stafsus bidang investasi dan infrastruktur.

Lalu ada nama Lukmanul Hakim, Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat. Ia diangkat menjadi stafsus untuk bidang ekonomi dan keuangan.

Serta Robikin Emhas, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipercayai untuk menjadi stafsus di bidang politik dan hubungan antar lembaga.

"Walau sarjana hukum tapi tidak menangani masalah hukum, tapi dia (Robikin) menangani masalah hubungan antarlembaga," tuturnya.

Selain itu ada nama Ketua PBNU Muhammad Imam Aziz. Ma'ruf menunjuk Imam menjadi stafsus wapres bidang penanggulangan kemiskinan dan otonomi daerah, dan Maskyuri Abdillah yang diangkat menjadi stafsus di bidang umum.

Nama-nama tersebut merupakan hasil penyaringan yang dilakukan oleh Ma'ruf sendiri. Lalu diajukan dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Presiden sepenuhnya memberikan kewenangan soal ini kepada wakil presiden, dan relatif cukup cepat, begitu diajukan saya kira tidak lebih dari seminggu sudah SK turun," tandasnya.

Sumber : Suaracom

Editor : Nandra F Piliang