Batubara (HR)- Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyerahkan kunci rumah kepada 600 pemilik rumah tidak layak huni (RTLH) yang sudah diperbaiki oleh Pemprovsu melalui Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sumut dari tahun anggaran 2014.
Penyerahan kunci secara simbolis diterima empat warga dari empat kabupaten yakni Serdang Bedagai, Batubara, Dairi, Pakpak Bharat di Lapangam Futsal Desa Gubus Laut, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, baru-baru ini.
Hadir Kabinda Sumut Brigjen TNI Tu­mino Hadi, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Kadis Tarukim Su­mut Binsar Situmorang dan Kepala Ba­koorluh Sumut Bonar Sirait serta para unsur FKPD Kabupaten Batu­bara.
Gubsu mengatakan, Pemprovsu menyadari rumah layak huni itu pen­ting. Untuk itu dilakukan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) kepada keluarga anggota masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang secara bertahap dimulai tahun 2012 yang lalu.
“Jadi kalau berdasarkan hadis rumah yang baik itu adalah syarat seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia. Karena di rumah inilah kemudian bisa bersilaturahim, bercengkrama keluarga baik suami istri dan orang tua serta anak-anak. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus berusaha membantu pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, bagi masyarakat yang kurang beruntung,” ujarnya.
Dia menambahkan, untuk me­ning­katkan standar hidup layak masyarakat, Pemprovsu melakukan rehabilitasi rumah layak huni bekerja sama dengan kodam I/BB. “Alhamdulilah sudah sekitar 3.500 rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki dan tahun anggaran ini ada sekitar 600 unit,” ujarnya.
Gatot juga berpesan, tentang pentingnya pendidikan. “Saya ingatkan pendidikan itu penting. Biarlah bapak ibu sibuk melaut, sibuk bertani, tapi tolong anaknya diingatkan belajar karena saya merindukan jam 6 sore dan jam 9 malam adalah jam belajar dan jam ibadah,” tutupnya.
Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provsu Binsar Situmorang melaporkan Pemprovsu telah merencanakan pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 8.500 unit rumah milik keluarga anggota MBR yang dilaksanakan secara bertahap dimulai dari tahun 2012 yang lalu.(anl/ivi)