RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tak sependapat hasil lelang aset pemilik First Travel diserahkan kepada negara. Wakil LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, negara tak sedikit pun dirugikan akibat peristiwa tersebut, tapi justru jemaah korban penggelapan uang yang mengalami kerugian.

"Negara tidak boleh mengambil keuntungan dari kasus ini, justru hak-hak korban yang harus dipikirkan," ujar Edwin dalam siaran persnya, Sabtu (16/11/2019).

Edwin mengatakan, selain mengalami kerugian materi yang tak sedikit, korban juga mengalami penderitaan psikis akibat rundungan sosial dari lingkungan sekitar karena gagal umroh. Bahkan yang menyedihkan, kata Edwin, apabila ada korban yang jatuh sakit karena memikirkan gagal berangkat ke tanah suci.

Selain itu, LPSK juga menawarkan beberapa solusi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah. Pertama, pihaknya mengusulkan agar para korban First Travel melakukan pendekatan ke pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Menteri Keuangan untuk meminta seluruh aset yang disita pemerintah dikembalikan kepada seluruh korban.

Kedua, korban bisa mengajukan ganti kerugian kepada pelaku melalui pengajuan restitusi ke pengadilan. Terkait hal ini LPSK mengatakan bersedia memfasilitasi bila mana korban mengajukan permohonan.

Opsi ketiga, lanjut Edwin, pemerintah agar aset sitaan kasus First Travel dapat digunakan sebagaimana tujuan para korbannya, yakni beribadah. LPSK menyarankan para korban meminta Kejaksaan Agung dan Kementerian keuangan agar aset sitaan first travel digunakan membangun rumah ibadah berupa masjid dan musala di beberapa titik tempat para korban berasal.

Menurutnya, opsi terakhir itu menjadi salah satu jalan tengah terbaik yang dapat ditempuh, menimbang dua opsi awal berpotensi menimbulkan masalah baru.

"Masjid atau musala yang dibangun dengan menggunakan aset itu sepenuhnya atas nama korban, amal jariahnya pun tidak terputus dan akan terus mengalir pahalanya bagi korban. Selain itu masjid atau musala yang dibangun bisa menjadi monumen pengingat agar masyarakat tidak lagi ada yang menjadi korban serupa di masa yang akan datang," kata Edwin.

Sebelumnya, korban penipuan First Travel menyampaikan keberatan atas pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok soal keputusan bahwa uang hasil lelang aset pemilik agen travel tersebut diserahkan ke negara. Mereka menyesalkan karena keputusan tersebut dinilai tidak mengganti kerugian korban.

"Keputusan pengadilan melelang harta kekayaan pemilik First Travel untuk diserahkan ke negara, sangat menyakitkan kami. Kami yang dirugikan, mengapa negara yang diuntungkan? Kami tidak dapat menerimanya. Semestinya, hasil lelang diperuntukkan bagi jamaah," kata TM Luthfi Yazid, selaku pengacara korban First Travel, dalam pernyataan terpisah.

"Kami menolak keputusan ini. Negara seharusnya malu dan menolak menerima dana dari keringat jamaah. Tidakkah negara berfungsi melindungi rakyat, bukan justru mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat?" tambahnya.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Nandra F Piliang