RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi selalu gaduh dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi tantangan bagi Mendikbud yang baru dilantik, Nadiem Makarim. Meski kenyang pengalaman dalam berbisnis di bidang Teknologi, namun itu terasa berbeda jika dibandingkan mengurus birokrasi di masyarakat.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai Nadiem memiliki potensi untuk menyelesaikan benang kusut dalam pelaksanaan PPDB zonasi. Caranya dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis sistem pelaksanaannya secara menyeluruh. 

"Harusnya dibuat serba aplikasi based. IT ya. Semua informasi akan mudah. Enggak seperti sekarang," katanya kepada CNBCIndonesia, Jumat (25/10/2019).

Kacaunya pelaksanaan PPDB zonasi dalam beberapa tahun terakhir juga disebabkan karena tidak sinkron kebijakan pusat dengan implementasi yang ditetapkan daerah. 

"Yang jadi problem itu kita ga punya blueprint. Setiap regulasi itu ga pernah jelas tujuannya apa. Di sisi lain pemda sebagai pelaksana ga paham tujuannya apa. Jadi mereka ngejalanin (zonasi) diri sendiri. Itu yang buat berantakan. Tidak ada sosialisasi ke masyarakat," sebut Indra.

Blueprint kebijakan ini yang kemudian perlu diberikan kepada Presiden. Isinya berupa target serta jobdesk dari masing-masing pihak yang terlibat. Transparansi ini yang bisa dilihat dari banyak orang. "Semua baik Pemda dan Kementerian lain ikutin Blueprint itu. jadi keliatan yang ngaco sendiri gimana, karena enggak sesuai gambarnya. semua orang kan jadi transparan," sebutnya.

Meski pelaksanaan PPDB zonasi masih lama, yakni berkisar 6-7 bulan ke depan. Namun persiapan sudah harus dilakukan sejak saat ini. Nadiem juga diminta fokus dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Yakni penerapan teknologi. 

"Supaya potensi mas menteri enggak sia-sia. Terbentur birokrasi lah, disabot lah. karena itu akan terjadi saya melihat gelagatnya ya," sebut Indra.

"Semoga beliau menunjuk tim atau figur yang bisa bantu. beliau fokus aja ke yang beliau kuasai, teknologi, digitalisasi sekolah. Nah urusan birokrasi dan lain serahin ke orang yang udah biasa, tapi sejalan dengan beliau," lanjutnya.**
 

Sumber : CNBC Indonesia

Editor : AA Rahman