RIAUMANDIRI.CO, Jakarta -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019) malam. Rapat itu membahas perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat.

Dalam keterangan pers seusai rapat, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengungkapkan Jokowi memberikan tiga perintah.

Pertama, Jokowi ingin agar hukum ditegakkan secara tegas. Utamanya kepada para pelanggar hukum di Surabaya (Jawa Timur), Papua, dan Papua Barat.

"Ini negara hukum," ujar Wiranto. Turut mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Kedua, Presiden ingin masyarakat dilindungi. Jangan sampai mereka menjadi korban aksi demo yang anarkis.

"Artinya beliau tidak ingin ada korban bahkan pada aparat keamanan pun, jangan sampai melakukan tindakan represif. Lindungi masyarakat dan lindungi objek penting fasilitas publik dan fasilitas negara. Banyak tindakan yang kami kira tidak seharusnya tidak perlu. Sehingga kalo demonstrasi merusak sesuatu yang untuk rakyat sebenarnya mengkhianati rakyat karena bangunan fasilitas itu dibangun rakyat," kata Wiranto.

Ketiga, Jokowi memerintahkan agar instalasi yang rusak segera diperbaiki. Dengan demikian kegiatan pemerintahan maupun masyarakat tidak terganggu.

 

Kantongi Nama Provokator

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan, berdasarkan laporan Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN, kerusuhan di Papua ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Mereka memprovokasi sehingga mendorong terjadi kekacauan.

"Kita tahu siapa yang mencoba mendapatkan keuntungan dari kericuhan ini dan kita peringatkan siapapun dia. Siapapun dia, hentikan itu karena kita ingin suasana stabil," kata Wiranto.

"Pada saat kita menerima laporan dari Kapolri dan Panglima, kerusuhan ini ada yang nunggangi, ngompori, provokasi. Ada yang sengaja kekacauan."

Wiranto mengatakan ada pihak yang sengaja untuk mendorong terjadi kekacauan di Papua. Ia sudah mengetahui siapa pihak yang menunggangi kerusuhan. “Kita tahu. Saya tidak sebutkan namun saya minta dihentikan karena sangat merugikan kepentingan nasional," kata Wiranto.

Namun, kata Wiranto saat ini yang penting pemerintah sudah melakukan berbagai upaya agar situasi yang panas berangsur angsur pulih. Pemerintah telah mengumpulkan tokoh Papua di tingkat nasional, tokoh pemuda Papua, anggota DPR DPD asal Papua, membahas pemulihan kondisi di Papua, khususnya Jayapura.

"Kita tidak saling salah menyalahkan tapi kita bicara solusi dan pulihkan situasi sehingga dialog bisa dilakukan. Karena saat bertemu tokoh banyak hal yang disampaikan masyarakat terkait situasi yang perlu diperbaiki," katanya.

Ia mengatakan untuk dialog terhadap pihak yang sedang berkonfllik akan dilakukan setelah kondisi di Papua berangsur pulih."Dialog salah satu kesepakatan kita tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan. NKRI harga mati. Keputusan PBB bahwa Papua dan Papua Barat bagian NKRI," katanya.**

Sumber : CNBC Indonesia

Editor : AA Rahman