RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata dipertanyakan. Itu terlihat dari alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD Riau Tahun Anggaran (TA) 2019 yang baru saja disahkan.

Dikatakan Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, pihaknya mendukung komitmen Pemprov melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Riau untuk mengembangkan sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian dan pendapatan asli daerah. Namun menurutnya, komitmen itu tidak didukung dengan upaya yang serius. 

"Kami tentunya sangat mendukung sekali adanya pengembangan atau perbaikan pariwisata ke depannya," ujar Ade Agus Hartanto, Kamis (27/12/2018).

Tidak adanya keseriusan pihak terkait, terangnya, terlihat saat penyusunan anggaran pada APBD Riau TA 2019 beberapa waktu lalu. Saat itu, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, dirinya pernah mempertanyakan bagaimana pengembangan pariwisata di tahun mendatang.

"Saat pembahasan anggaran, kami lihat tidak ada nomenklatur yang mengarah ke sana (pengembangan pariwisata,red). Saat ditanya pembangunannya, kata pihak Dinas Pada, itu ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR). Artinya kan tidak serius," lanjutnya.

Seharusnya, sebut Ade Agus, ada koordinasi yang baik antara Dinas PUPR Riau. Sehingga arah pembangunan dan perbaikan pariwisata lebih jelas.

Lebih lanjut dikatakannya, alokasi anggaran yang saat ini masih dalam tahap verifikasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lebih banyak untuk kegiatan seremonial, promosi tari, dan beberapa iven.

"Saya rasa itu bukan untuk pariwisata yang menujang perekonomian masyarakat. Misalnya untuk pariwisata di Bono, apa yang dibutuhkan di sana perbaikannya. Karena orang mau ke sana, kalau akses dan infrastrukturnya memadai. Kami siap dukung, tapi harusnya pengajuan dan perencanaan dari mereka dulu," sebut anggota Badan Anggaran (Banggae) DPRD Riau itu.

Masih dikatakannya, anggaran di Dispar Riau tahun 2019 juga cukup kecil, yaitu Rp 52.567.150.478 dari total Rp9,1 triliun yang disahkan. Dengan begitu, dirinya pesimis upaya pengembangan pariwisata bisa maksimal. 

"Kita akui pengunjung bertambah, tapi harusnya itu diiringi dengan perbaikan, pembenahan dan pengembangan pariwisata itu sendiri," imbuhnya.

"Sehingga setelah sektor sawit dan minyak tidak bisa lagi menopang perekonomian masyarakat Riau, sektor pariwisata ini bisa kita manfaatkan dan dimaksimalkan untuk mendapatkan pendapatan serta perekonomian masyarakat," sambungnya menutup.

Reporter: Dodi Ferdian

Editor : Nandra F Piliang