Bahas APBD 2019, DPRD Inhu Soroti Bidang Pendidikan dan Infrastruktur yang Terabaikan
RIAUMANDIRI.CO, RENGAT - DPRD Indragiri Hulu menyoroti penganggaran APBD yang selama ini banyak diperuntukkan pada kegiatan seremonial. Sedangkan bidang pendidikan dan infrastruktur banyak yang terabaikan. Hal itu disampaikan saat rapat memberikan rekomendasi pelaksanaan APBD 2019.
Hal itu diungkapkan para anggota dewan berdasarakan hasil tinjauan atau reses pada setiap daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Mewakili Dapil I Inhu yakni Kuala Cenaku, Rengat dan Rengat Barat, Doni Rinaldi menyampaikan masih banyak fasilitas pendidikan yang kurang diperhatikan, sementara anggaran pada sektor ini merupakan alokasi terbesar dalam APBD Inhu.
"Masih banyak sekolah yang bisa dikatakan tidak layak lagi bangunannya, terutama di Kecamatan Kuala Cenaku, bangunan SD dan PDTA yang harusnya menjadi prioritas pada dinas pendidikan," katanya.
Selain itu, ujar dia, perlu pembangunan dermaga untuk Kecamatan Kuala Cenaku yang dipisahkan sungai, sehingga masyarakat dapat menikmati transportasi air dengan baik.
Dia melanjutkan, pada sektor pertanian, masyarakat juga sangat membutuhkan bantuan bibit ikan, sayur, buah-buahan, termasuk bantuan ternak sapi beserta sarana prasarana pendukungnya.
Sementara itu, anggota lainnya dari Dapil II, Manahar Napitupulu menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat sejauh ini adalah kondisi nyata yang harus diwujudkan.
"Sebaiknya pemerintah dapat menggerakkan instrumen APBD dengan melakukan keseimbangan pada setiap sudut anggaran," sarannya.
Menurut politisi Demokrat Inhu ini, sejauh ini sentuhan uang rakyat tersebut masih minim, padahal di sisi lain baik bupati/wakil bupati maupun anggota DPRD Inhu masih mengumbar janji kepada masyarakat, dan belum memenuhi janji-janji kampanye tersebut.
Dikatakannya, jalan utama di desa-desa baik di Batang Gansal, Batang Cenaku ataupun Seberida masih banyak yang tidak layak.
"Bahkan ada yang sudah dianggarkan tetapi tak kunjung dilakukan proses lelangnya sehingga proyek tak kunjung bisa berjalan dan anggaran menjadi sia sia," ungkapnya.
Menyoroti bidang pendidikan, Manahar mengungkapkan sarana pra-sarana pendidikan yang masih minim di wilayahnya. Bahkan guru-guru di Kecamatan Batang Gansal dan Kuala Cenaku masih menjadi masalah, dimana pada satu sekolah hanya ada satu orang guru yang berstatus PNS dan itu hanya kepala sekolah.
Permasalahan pendidikan ini juga terjadi di daerah Peranap, Batang Peranap, Rakit Kulim dan Kelayang. "Banyak sekolah yang minim kelas, bahkan satu kelas harus dibagi dua dan ada sekolah yang tidak memiliki ruang guru sama sekali," ungkap Rizal Zamzami dari PKS.
Dia mengatakan selama ini reses seperti seremoni saja, padahal reses tersebut menggunakan anggaran negara.
"Sudah tiga tahun ini pokok pikiran anggota DPRD Inhu yang bersumber dari reses tidak terakomodir dengan baik, tidak ada hasil sama sekali," katanya.
Reporter: Eka Buana Putra
