Bupati Rohil Terima Perwakilan Honorer yang Unjuk Rasa

Bupati Rohil Terima Perwakilan Honorer yang Unjuk Rasa

RIAUMANDIRI.CO, ROKAN HILIR - Usai melakuan orasi, 20 orang perwakilan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Rokan Hilir diberi kesempatan untuk mendengarkan langsung jawaban Bupati Rohil H Suyatno atas tuntutan mereka dalam unjuk rasa, Senin (24/9/2018).

Pertemuan berlangsung di lantai tiga kantor Bupati Rohil. Seluruh Kepala OPD hadir mendampingi Bupati mendengarkan tiga tuntutan para honorer yang dirumahkan sejak 18 september itu. 

Menanggapi hal itu, Suyatno menjelaskan bahwa kebijakan merumahkan honorer itu bukanlah kebijakan pribadinya. Akan tetapi merupakan kebijakan itu sudah mendapat masukan dari berbagai Operasional Perangkat Daerah (OPD) dan Forkompinda. 


Dijelaskan Suyatno, alasan merumahkan honorer tersebut tidak terlepas dari kondisi APBD Kabupaten Rohil yang saat ini sedang dalam kondisi defisit anggaran. Namun, kondisi defisit itu sifatnya hanya sementara. Tapi jika honorer tetap dipertahankan yang jumlahnya sangat banyak, makan utang Pemkab Rohil akan semakin menumpuk. 

"Beban terlalu berat. Berdasarkan kesepakatan kita kemarin, inilah keputusan terbaik (merumahkan). Kalau tidak, negeri ini akan menjadi kolaps ini. Rp1,4 triliun APBD kita, belanja pegawai saja mencapai 900 miliar," jelas Bupati. 

Bupati menegaskan tidak mungkin Pemkab tidak menerima tenaga honorer. Apalagi honorer yang rajin dan sudah bekerja sejak lama akan jadi pertimbangan nantinya bagi Pemkab. 

"Itu hanya sementara, nanti akan ada lagi pengumuman dari kami, ada kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan. Pada intinya saya akan tetap memperhatikan. Tengoklah perkembangan dua bulan ini, pasti tahu informasi itu, tenang sajalah," ujar Suyatno menjawab pertanyaan perwakilan honorer. 

Suyatno melanjutkan masing-masing OPD sudah tahu mana honorer yang betul-betul serius bekerja dan mana honerer yang sama sekali tidak bekerja. 

Mengenai gaji, Suyatno berjanji Pemkab Rohil akan tetap membayarkan lima bulan gaji honorer itu terhitung dari tiga bulan tunda bayar 2017 dan dua bulan di 2018. Namun, pembayaran itu harus menggunakan APBD Perubahan yang saat ini belum juga kunjung disahkan oleh DPRD Rohil. 

"Pembayaran itu tetap kita lunasi. Saya sudah tekankan sama Sekda supaya segera sahkan APBD-P, begitu APBD-P disahkan, langsung bayar," tegas Bupati. 

Di samping itu, perwakilan honorer juga menyerahkan berkas sebanyak 400 orang anggota unjuk rasa yang ditandatangani untuk disampaikan kepada Sekda Rohil agar ke depan jadi perhatian Pemkab Rohil untuk bisa direkrut kembali sebagai tenaga honorer. 


Reporter: Jhoni Saputra