RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin membantah diutus Presiden Jokowi ke Sumatera Barat untuk mempengaruhi ulama di Ranah Minang ini untuk menerima Islam Nusantara.

"Itu fitnah yang saya rasakan sangat keji. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan," tegas Din Syamsuddin usai menghadiri Forum Group Discussion Gerakan Kebangkitan Indonesia, di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jakarta, Sabtu (4/7/2018).

Din menegaskan, dirinya tidak pernah diutus dan tidak akan diutus ke Sumbar mempengaruhi ulama Sumbar untuk bisa menerima Islam Nusantara yang seperti yang diberitakan beberapa hari lalu.

"Itu tidak benar. Saya tidak pernah diutus dan tidak akan diutus dan saya pastikan tidak akan mau diutus oleh siapapun seperti yang diberitakan untuk mempengaruhi ulama di Sumatera Barat untuk menerima Islam Nusantara. Ini adalah penyelewenangan berita yang tidak bertanggungjawab," tegasnya. 

Dijelaskan, dia tidak punya agenda ke Sumatera Barat dalam waktu dekat ini. "Walaupun Sumatera Barat itu kamapung halaman lelehur dari dua istri saya. Istri pertama dan istri kedua," jelasnya. 

Dengan beristri yang berasal dari Minang, Din mengaku memahami dan menghayati nilai-nilai ke-Minangkabau-an yang berdasar adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.

"Saya sangat menghayati nilai-nilai ke-Minangkabau-an itu.  Apalagi berdasarkan adat bersendikan syarat, syarak bersendikan kitabullah. Yang saya lakukan itu hanya berpesan kepada semuanya ormas-ormas Islam jangan saling menafikan, jangan saling menegasi," jelasnya. 

Karena hal tersebut jelas Din, adalah kesepakatan Dewan Pertimbangan MUI yang berjudul etika ukwah islamiyah, yaitu semacam kode etik. salah satunya, sesama ormas Islam jangan saling menegasi. apalagi dilakukan secara terbuka.

"Ketua MUI Sumbar itu kebetulan sahabat saya dari Muhammadiyah. Saya sudah bicara pada beliau. Saya bisa memahami aspirasi ulama se-Sumatera Barat yang akhir-akhir ini semacam pendesakan paham Islam tertentu," kata Din Syamsuddin. 

"Ini mengganggu stabilitas ke-Islaman dari orang-orang Minang yang sudah kental dan ketat dengan nilai-nilai ke-Islaman. Saya setuju itu tapi sampaikanlah secara diam-diam, jangan secara terbuka. Kalau gak setuju gak apa-apa, tapi jangan dipolitisir, sebut saya jadi jubir Jokowi dapat gaji besar," ulas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. 

Reporter: Syafril Amir

Editor : Rico Mardianto