RIAUMANDIRI.CO, BANGKINANG - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20 Desember 2017 lalu menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat desa. Pergantian sejumlah perangkat desa oleh kades terpilih menuai kecaman dari pihak tertentu.

 

Menanggapi persoalan tersebut, Komisi I DPRD Kampar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kampar serta sejumlah camat menggelar rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi I DPRD Kampar, Senin (9/4/2018).

 

Camat Kampar utara Lukmansyah dalam rapat tersebut menjelaskan, pihaknya tidak masalah dalam memberikan rekomendasi jika dasar pergantian perangkat desa itu jelas. Namun yang terjadi banyak kades yang meminta rekomendasi pergantian perangkat desa berdasarkan alasan politis.

 

"Kebanyakan meminta rekom berdasarkan alasan politis, misalnya dalam Pilkades yang lalu, yang bersangkutan tidak mendukung dirinya, ini menjadi persoalan. Bola panas ini diberikan ke kecamatan. Dalam penyelenggaraan Pilkades, Kades terpilih mengganggap perangkat desa yang lama jadi lawan mereka," terangnya.

 

Untuk itu, lanjutnya, perlu adanya aturan yang jelas untuk kepala desa untuk mengadakan mutasi atau pergantian perangkat desa agar memudahkan camat memberikan rekomendasi.

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I, Repol berharap PMD melakukan pemetaan serta melakukan sosialisasi melalui surat edaran hingga ke desa agar gejolak tidak timbul di masyarakat.

 

"Ini menjadi dilema di pemerintahan desa, karena perbedaan politik membuat kinerja perangkat desa jadi tidak maksimal. Kades pun dilema, karena jika Sekdes lawan politiknya di Pilkades, otomatis tidak akan sinkron antar-kades dan sekdes. Jadi, ke depan kita harus rumuskan persoalan ini," terang Repol.

 

 

Reporter:  Ari Amrizal

Editor: Rico Mardianto