RIAUMANDIRI.CO, BANGKINANG KOTA - Adanya isu perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Lingkungan Pemkab Kampar dinilai membuat galau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fenomena ini sangat disayangkan sejumlah pihak, Salah satunya Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kampar Ali Halawa. 

 

"Padahal informasi resmi tidak dari Bupati Kampar yang memiliki kewenangan," ungkapnya, Kamis (1/3/2018).

 

LSM Lira juga mengharapkan ketegasan Bupati untuk memberikan informasi yang jelas agar isu-isu liar tidak seenaknya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab

 

"Dengan adanya ketegasan Bupati terkait adanya perubahan SOTK akan menghilangkan kegalauan dan agar SOTK tidak menghantui Pimpinan OPD semakin lama," beber Ali.

 

Sebelumnya, isu adanya perubahan  pejabat eselon II di Lingkungan Pemkab Kampar juga ditanggapi Ketua DPRD Kampar, Ahmad Fikri, S.Ag. Dia meminta kepada Bupati Azis agar bisa menempatkan orang atau pejabat secara profesional sesuai keahlian dan kemampuan. Bukan berdasarkan kedekatan dan hubungan emosional. Apalagi, sampai menonjobkan pejabat tanpa alasan yang jelas.

 

"Saya yakin Bupati Azis yang sudah berpengalaman puluhan tahun memimpin BUMN akan berbuat seperti itu. Dalam kampanyenya beliau dengan jelas mengatakan tidak akan menonjobkan dan akan memberikan pembinaan pada setiap ASN yang ada dilingkungan Pemkab Kampar," ujar Fikri.

 

Dia melanjutkan, dalam penempatan seorang pejabat, Panitia seleksi harus dilibatkan. 

 

"Kalau tidak apa gunanya Pansel, dan jangan samakan perusahaan dengan pemerintahan," tegas Fikri.

 

Reporter:  Ari Amrizal

Editor:  Rico Mardianto