RIAUMANDIRI.CO, PADANG – Walikota Padang mulai mengkhawatirkan kondisi kota yang dipimpinnya pascaeksekusi lahan Basko Mall dan Hotel. Padahal, kota ini tengah berkembang, ditambah lagi helatan nasional akan berlangsung di Padang, yakni Hari Pers Nasional (HPN) 2018 dan akan dihadiri Presiden Jokowi.

 

Walikota Mahyeldi Ansharullah merespon hal itu dengan melihat langsung kondisi bagian gedung yang rusak, Ahad (21/1/2018) akibat proses eksekusi yang berlangsung pekan lalu. Ia juga sempat menemui karyawan hotel, mall dan para penyewa lahan di mall yang tak beraktifitas normal.

 

Dalam wawancaranya dengan wartawan, sebagai wujud kekhawatirannya, tegas ia menolak Padang dikatakan sebagai kota yang tidak kondusif untuk investasi karena banyak pihak yang sedang bergerak untuk menanam investasi ke kota ini. Oleh karena itu, meminta semua pihak yang berhubungan dengan masalah Basko PT KAI untuk menciptakan suasana yang kondusif di kota ini, apalagi pada 8—9 Februari nanti presiden akan ke Padang untuk menghadiri HPN.

 

“Tidak ada masalah yang tidak bisa dicarikan solusinya,” ujarnya saat melihat kondisi ratusan karyawan mall Basko yang telantar di mall tersebut.

 

Kepada ratusan karyawan di sana, Mahyeldi menyampaikan, Basko merupakan orang yang pertama membangun mal di Padang, yakni Minang Plaza. Dengan berdirinya mal itu, terjadi pergerakan ekonomi yang luar biasa di Padang, seperti berkembangnya usaha-usaha. Karena itu, ia prihatin melihat masalah yang menimpa Basko kali ini.

 

“Kita sangat prihatin, ada 1.200 orang karyawan di Basko Grand Mall dan Hotel. Mereka perlu jaminan, bagaimana bisa beraktivitas kembali. Hal ini harus menjadi pertimbangan seluruh pihak,” kata Mahyeldi.

 

Menurut Mahyeldi, usaha-usaha di mal Basko, seperti Matahari dan Foodmart yang memiliki ratusan karyawan, membutuhkan jaminan untuk bisa beraktivitas kembali. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat masalah Basko dengan PT KAI perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha-usaha di mall dan hotel Basko.

 

“Kami sebagai Pemerintah Kota Padang akan mengambil langkah-langkah untuk membantu penyelesaian masalah ini, dengan melihat aturan-aturan yang terkait masalah ini. Kami akan memberikan teguran kepada pihak yang melanggar hukum. Kami juga akan coba mencarikan solusinya kepada PT KAI. Kami dengar sudah ada komunikasi pihak Basko dengan PT KAI. Mudah-mudahan semua pihak bisa berpikir jauh ke depan sehingga Kota Padang tetap kondusif,” tuturnya.

 

Karyawan Khawatir Nganggur

 

Kedatangan Wako Mahyeldi ke Hotel dan Mall itu dimanfaatkan seribuan karyawan untuk mengadukan nasib mereka. Mereka gusar, akan kemana mereka bekerja, jika diberhentikan dari pekerjaan akibat terkena eksekusi lahan.

 

Ribuan karyawan berteriak dan membawa spanduk, agar Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah segera mengambil tindakan. Sehingga mereka, masih bisa bekerja ke depannya.

 

Spanduk bertuliskan "Kami seluruh penyewa Basko Grand Mall terancam PHK", "Kami karyawan Basko Grand Mall menolak eksekusi brutal", "eksekusi brutal merusak gedung tempat kami bekerja dan mencari nafkah".

 

“Ribuan jumlah kami bekerja dan menggantungkan hidup dari sini pak. Jika dieksekusi akan kemana kami bekerja. Bukankah bapak tahu, mencari pekerjaan sangat sulit di Kota Padang,” ucap Karyawan Basko Hotel Riri kepada Haluan (Haluan Media Group), Ahad (21/1/2018).

 

Selain Riri, karyawan Hotel Basko, Mona sangat berharap tidak terjadi eksekusi bangunan Basko hari ini. Mona, tidak ingin menjadi pengangguran, sehingga tidak bisa membantu keluarga.

 

Mona berharap Walikota Padang segera mengambil tindakan. Kalau tidak, ribuan karyawan Basko Hotel dan Mall akan menambah pengganguran di Kota Padang.

 

“Kalau saya diberhentikan, adakah lapangan pekerjaan yang bisa menampung saya esok. Tanpa harus menunggu-nunggu lowongan terlebih dahulu,” sebut Mona biasa bekerja di bagian restoran.

 

General Manager (GM) Basko Grand Mall, Robby Wiryawan mengatakan dengan datangnya walikota Mahyeldi, beliau bisa melihat sendiri bagaimana kondisi yang dialami oleh Basko serta akibat dari kebrutalan dalam melakukan eksekusi.

 

"Perlu ditekankan, walikota bisa lihat kerugian yang dialami oleh masyarakat Kota Padang di sini. Sebanyak 1.200 karyawan yang mengantungkan hidupnya di sini harus kehilangan pekerjaan," kata Roby.

 

Dijelaskannya, dari sekian banyak karyawan hotel dan mall tersebut, hanya beberapa orang yang di luar Kota Padang. Artinya, kata Robby lagi, kalau eksekusi ini tetap dilanjutkan, maka dampaknya juga meningkatnya angka pengangguran di Padang.

 

"Walaupun saat ini sudah ada beberapa yang dirumahkan, namun kita tetap sampaikan kepada mereka hal ini tidak akan lama, semua akan kembali seperti biasa," ujar Roby memberi semangat kepada karyawannya.

 

Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Raudha Thaib, prihatin dengan seribuan pekerja, yang sebagiannya merupakan perempuan, karena mereka tidak bisa bekerja sejak Pengadilan Negeri Padang mengeksekusi mall dan hotel Basko pada Kamis (18/1/2018). 

 

Menurutnya, seharusnya ada solusi dari pemerintah daerah agar pekerja yang menumpukan hidupnya dengan bekerja di mall dan hotel Basko dapat bekerja kembali.

 

“Sebagai sesama manusia, saya prihatin dengan para pekerja yang tidak bisa bekerja karena masalah itu. Seharusnya ada tindakan dari pemerintah untuk mengantisipasi kerugian seperti itu. Pemerintah harus mengambali tindakan agar para pekerja itu tidak terlalu lama telantar,” ucapnya. ***

 

 

Sumber : Harianhaluan.com (Haluan Media Group)