PASIRPENGARAIAN (riaumandiri.co) - Pemilik lahan yang terdampak proyek irigasi Osaka sepakat menerima opsi  ganti rugi dari pemerintah. Hal ini terungkap dalam pertemuan di Kantor Camat Rambah Samo baru-baru ini.

 

Kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah tercapai setelah melalui sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan tim pengadaan tanah lahan jaringan interkoneksi osaka, yang terdiri dari pemerintah Provinsi Riau, Balai Wilayah Sungai Sumatera III Riau dan Pemkab Rohul. 

 

Kesepakatan Opsi ganti rugi ini ditandai  dengan pendantangan Mou antara tim pengadaan lahan osaka dengan masyarakat pada acara Konsultasi Publik II yang digelar di Kantor Camat Rambah Samo.

 

Tampak hadir dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, Asisten II Setdaprov Riau Masperi, Plt Bupati Rohul Sukiman, Perwakilan Balai wilayah Sungai Sumatera III, Plt Camat Rambah Samo Bekrim Setiawan serta instansi terkait.

 

Ketua tim pengadaan lahan irigasi interkoneksi Osaka, yang juga asisten II Setdaprov Riau Masperi menjelaskan, saluran irigasi interkoneksi Osaka, membentang sepanjang 9.5 km melalui  4 desa yaitu Desa Suka Maju, Rambah Samo Barat, Karya Mulya, Pasir Makmur dan Desa Suka Maju.

 

"Irigasi interkoneksi ini, di klaim mampu mengairi persawahan seluas 3.246 Ha.  Kementerian PUPR,  melalui Balai Wilayah  Sungai Sumatera III Riau juga sudah menyiapkan anggaran senilai Rp12 miliar untuk pembebasan lahan yang luasanya diperkirakan mencapai 14.8 Ha," ungkap Masperi.

 

Masperi menambahkan meski warga sudah sepakat terhadap opsi ganti rugi, namun besaran ganti rugi akan ditetapkan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam aturan pengadaan tanah pemerintah.

 

"Setelah konsulatsi publik, gubernur Riau akan mengeluarkan SK penetapan  lokasi yang direncanakan pada minggu kedua Maret.  

 

Dari SK tersebut,  tim pengukuran dan tim apresial akan  menghitung harga lahan, yang pastinya tidak akan merugikan masyarakat," imbuhnya.

 

Masperi menargetkan, proses pembebasan dan pembayaran lahan irigasi interkoneksi ini akan tuntas pada bulan Maret 2017 mendatang.

 

"Setelah proses pembebasan lahan selesai, kita harapkan pembangunan fisik irigasi sudah bisa dilakukan," ujarnya.

 

Proyek ini untuk meningkatkan produksi pangan nasional yang sudah mulai dikerjakan tahun 2015 lalu dengan sistem anggaran tahun jamak. Total anggarannya Rp136 miliar.