Bupati Narasumber di Perbanas Surabaya

Bupati Narasumber di Perbanas Surabaya
Surabaya (RIAUMANDIRI.co) - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Surabaya bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, memberikan pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang transparan kepada ratusan mahasiswa setempat, Sabtu (11/3). Kegiatan ini dilaksanakan dua tahun sekali dalam rangka memasyarakatkan peran akuntansi di ranah publik.
 
Ketua STIE Perbanas Dr Lutfi mengatakan, seminar nasional bertema "Account Profession: Response To Dynamic Globalization Changes" ini untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yang rawan memunculkan kasus hukum apabila salah kelola. "Saat ini, dunia kerja butuh lulusan yang paham teori dan praktik, kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pihak industri harus terjalin kuat," ujarnya.
 
Sebagai lembaga pendidikan tinggi, kata Lutfi, STIE Perbanas secara institusi terakreditasi A. Ini menjadi modal tersendiri bagi pihaknya untuk terus memperluas jalinan kerjasama. Sementara itu, Bupati Syamsuar mengatakan, pihaknya telah membicarakan kerja sama dengan STIE Perbanas. 
 
"Sebelumnya Pemkab Siak telah bekerjasama dengan ITS Surabaya, UGM, ITB, IPB, UPI dan  disusul STIE Pariwisata Bandung," kata Syamsuar. Selain itu, ia menjelaskan, bagaimana tata pengelolaan pemerintah yang baik. Menyusun setiap penganggaran secara elektronik dan fleksibel serta melakukan pengelolaan aset daerah dan keuangan secara tertib.
 
Menurutnya, Pemkab menilai STIE Perbanas Surabaya memiliki keunggulan karena status akreditasi A dan memiliki jurusan ekonomi Islam. "Kita akan siapkan perangkat desa untuk pelatihan pengelolaan keuangan terkait Alokasi Dana Desa, dan STIE Perbanas sebagai pendamping," tuturnya. Dia menjelaskan, pembekalan akuntansi diperlukan karena masalah keuangan pemerintah, termasuk di daerah bukan saja diawasi pihak internal (Inspektorat). Namun juga eksternal, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lainnya.
 
Pemda Siak di undang karena mampu mengatur keuangan daerahnya dengan baik. Sejak tahun 2011-2015 secara berturut-turut menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK RI. Selain itu, sebagai kabupaten terbaik pertama nasional terkait pelayanan perizinan. Sebab itu, KPK merekomendasikan Pemkab Siak, sebagai percontohan daerah lain dalam hal sistem pelayanan perizinan. (adv/humas)