DUMAI (riaumandiri.co) - Proyek penanaman pipa Perusahaan Gas Negara  selaku Badan Usaha Milik Negara  guna mensuplai gas ke-30 perusahaan di Dumai sudah dimulai sebelum mengantongi dokumen perizinan yang sudah ditetapkan, sehingga memicu polemik dan permasalahan.

Belakangan didapati kabar bahwa proyek gas bumi di Duri-Dumai bukanlah proyek nasional yang menggunakan Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara. Melainkan murni bisnis yang diinvestasikan bersama pihak asing.

Hal tersebut terkuak saat hearing antara DPRD Dumai bersama PGN beberapa waktu lalu. Kerjasama antara PGN dan pihak asing disebut murni demi kepentingan bisnis.

Saham PGN disebut sekitar 51 persen sementara sisanya ditanggung oleh pihak asing.Pasalnya sesuai keputusan Menteri ESDM NOMOR: 5975 K/12/MEM/2016 penggarapan pengelolaan pipa gas Duri-Dumai ditunjuk PT PGN dan PT Pertamina Gas (pertagas)PT Pertamina Gas (Pertagas) sendiri mengakui belum mengetahui skema pengelolaan pipa gas Duri-Dumai.

Pasalnya, perusahaan masih menimbang-nimbang kerjasama yang efektif dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), yang merupakan mitra Pertagas dalam mengelola jaringan pipa ini.

Direktur Utama Pertagas, Hendra Jaya menjelaskan, sebetulnya pemerintah telah mengatur pengelolaan pipa gas Duri-Dumai, yang dimuat di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) no. 5975 K/12/MEM/2016 yang diteken Sudirman Said pada bulan Juni lalu.

Di dalam keputusan itu, dijelaskan bahwa pemerintah menunjuk Pertagas dan PGN sebagai badan usaha yang mengelola jaringan gas Duri-Dumai. Namun sayangnya, keputusan itu tidak menjelaskan format pengelolaan pipa yang harus dijalankan dua badan usaha tersebut.

Akibatnya, kedua perusahaan masih meraba-raba sistem kerjasama yang efektif dalam mengelola jaringan pipa ini.
"Kami sedang bicarakan dengan teman di PGN untuk menangani proyek ini secara efektif dan efisien. Karena kan kami ditunjuk berdua," ujarnya, baru-baru ini.

Lebih rinci, ia mencontohkan beberapa opsi kerjasama yang sudah dibicarakan dengan PGN. Salah satunya, adalah membuat anak usaha bersama dengan PGN yang khusus mengelola jaringan gas Duri-Dumai.

Namun menurutnya, administrasi dalam membangun anak usaha ini terlalu berbelit-belit. Terlebih, pipa gas Duri-Dumai tidak memiliki jarak yang signifikan, hanya 67 kilometer (km) saja."Barangkali perlu dipertimbangkan lagi kalau bikin anak usaha, karena volumenya tidak banyak.

Mungkin ribet di administrasi, karena harus ada persetujuan pemegang saham dan lainnya," tambahnya.Selain itu, opsi lain yang tengah dipertimbangkan adalah pembagian pengelolaan jaringan secara separuh-separuh. Dengan kata lain, masing-masing Pertagas dan PGN membangun dan mengelola 50 persen dari panjang pipa yang akan dibangun.

 
Menurut Hendra, sistem ini lebih efektif dibandingkan harus membuat anak usaha."Nanti bisa dibagi-bagi, satu segmen pipa PGN berapa kilometer, sedangkan satu segmen Pertagas bisa berapa kilometer. Nanti dibaginya sesuai persentase saja, 50 persen. Ini bisa saja dipikirkan," tuturnya.

Kendati masih belum menentukan skema kerja sama, ia optimistis pipa Duri-Dumai bisa selesai kuartal I 2017, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM. "Kami yakin masih bisa sesuai jadwal," imbuhnya.

Sebagai informasi, pipa gas Duri-Dumai akan dimanfaatkan Pertamina untuk memasok gas ke kilang perusahaan di Dumai, Riau. Sementara itu, PGN sendiri berencana menggunakan jaringan Duri-Dumai untuk memasok gas bagi industri Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.