PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru, dalam kegiatannya tidak hanya berbentuk seremonial, namun dapat menyentuh kepada sasaran yang sesungguhnya.

 

Dinas PPA ini diminta untuk melakukan kegiatan yang betul-betul dapat menanggulangi persoalan seperti kasus perempuan dan anak sebanyak 102 kasus yang ada di Polresta Pekanbaru saat ini.

 

Menurut Nofrizal, kasus ini persoalan serius, karena jumlah 102 itu hanya yang dilaporkan, sementara yang tidak dilaporkan, mungkin saja berjumlah ribuan.

 

"Terbukti kasus Panti Asuhan Tunas Bangsa, di situ ada Panti Jompo, ada penitipan anak juga, orang gila, dengan kasus ini kita gak boleh main-main. Apakah masih bisa dikatakan Kota Pekanbaru sebagai kota layak anak," terang Nofrizal saat berbincang dengan wartawan Kamis (2/3).

 

Maka atas kondisi itu, Politisi PAN ini meminta agar Dinas PPA ini bisa difungsikan dengan baik, maka dimintalah ekspose kepada Komisi III yang membidangi social dan mitra kerja Dinas PPA. Namun dalam ekspos tersebut menurut Nofrizal masih sebatas seremoni dan perlu dipertajam lagi.

 

"Ternyata masih sebatas seremonial. Kita inginnya bersama-sama membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kan banyak itu, lakukan penyuluhan di kelurahan-kelurahan, di sekolah-sekolah. Anak dan perempuan lebih banyak di sekolah. Masa pertumbuhan perlu dilakukan pengawasan. 

 

Berapa banyak SD di Kota Pekanbaru, mereka butuh penyuluhan. Di masyarakat juga betapa banyak istri ditelantarkan suami, kegiatannya banyak, tunjukkan kegiatan. Kalau seremonial yang datang itu-itu saja,"imbuhnya.

 

Sementara Kepala Dinas PPA Wahyuddin saat dikomfirmasi kemarin menerangkan bahwa kendala saat ini masih berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). 

 

"Sebagai OPD baru, inilah kendala kita, termasuk masalah anggaran. Sementara ini kita akan fokus untuk membenahi ini," terang Wahyuddin.

 

Dijelaskan Wahyuddin, sekitar 90 persen tenaga yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk di tahun ini, yakni Dinas PPA belum mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing.

 

Selain masalah SDM, kata Wahyuddin, mengenai anggaran yang disediakan untuk dinas yang dikelolanya dinilai masih sangat kecil yakni lebih kurang Rp2,7 miliar total secara keseluruhan.

 

Wahyuddin mengaku kesulitan untuk berkreasi. Dimana, dinas yang basisnya masyarakat, yakni pemberdayaan anak dan perempuan, ia ingin mengetahui seluruh kasus itu sampai ke pihaknya, tentu memerlukan SDM yang handal dan anggaran yang cukup.

 

"Kantor kita sekarang tidak pas, seharusnya di kantor kita itu ada tempat bermain anak, kan ada forum anak, harus ada tempat representative agar bisa percontohan, ada tempat penitipan anak, karena TPA ini kan ada standar fisik dan non fisik, TPA ada namun yang mengasuh anak entah siapa, harusnya setiap TPA ada pengasuh yang mendapatkan pelatihan, karena mengasuh anak bukan sekedar memberi makan dan minum, namun bagaimana anak bisa berkembang dan diarahkan,"imbuhnya. (ben)