SIAK (RIAUMANDIRI.co) - Bupati Siak H Syamsuar mengatakan, lebih baik melakukan pencegahan sebelum terjadinya korupsi. Untuk itu, kepada perusahaan, baik perusahaan daerah maupun perusahaan swasta, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik terkait dengan kepentingan perusahaan, seperti halnya suap atau bisa dikatakan membeli waktu.

Hal itu disampaikan Bupati usai menghadiri International Business Integrity Conference (IBIC) 2016, yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Kementerian, lembaga bilateral serta lembaga multirateral di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (16/11).

Lebih lanjut Bupati menjelaskan pesan dari Wakil Presiden agar pemerintah daerah terus meningkatkan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada perusahaan. "Karena jika pelayanan sudah baik,

peluang untuk terjadinya suap maupun korupsi terkait dengan urusan mereka bisa dikatakan tidak ada. Kuncinya, bagaimana melakukan pelayanan sebaik mungkin dan tidak melakukan korupsi maupun suap," tegasnya.

Acara yang diselenggarakan dalam rangka menyambut hari Anti Korupsi Internasional ini dihadiri langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi Agus Raharjo dan para peserta IBIC 2016. Acara ini bertujuan sebagai upaya Konsisten membangun Integritas dan Budaya Anti Korupsi.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihak swasta dilarang memberikan suap kepada pejabat publik, baik pejabat publik dalam negeri maupun pejabat publik asing serta lembaga internasional yang lain.

"Ketika nantinya kedapatan ada pihak swasta yang memberikan suap kepada pihak tertentu, maka Pemerintah Republik Indonesia di berikan Kewenangan untuk memberikan sanksi, baik sanksi yang bersifat adminstratif, Perdata maupun Pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” tegas Agus Rahardjo.

Sementara itu, Wakil Preseiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, perlunya skill, semangat dan juga tindakan untuk memajukan negara ini dengan cara memberantas korupsi.
"Kita harus bekerja bersama-sama untuk kemajuan di segala sektor agar kemakmuran yang adil bisa kita dapatkan,” ujar Jusuf Kalla.

"Terkait dengan Undang-undang Korupsi, Indonesia mempunyai Undang-Undang paling berani dimana baru saja kita berniat ingin korupsi akan tetapi kabarnya sudah terdengar, maka kita sudah bisa terjerat kasus Korupsi,” imbuhnya. (adv/humas)