Calon Wagubri Harus Bisa Rayu DPP Golkar

Calon Wagubri Harus Bisa Rayu DPP Golkar

PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Teka-teki tentang siapa figur yang akan menjabat Wakili Gubernur Riau, belum juga terjawab. Sejauh ini, sudah ada sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat mengisi posisi yang sudah dua tahun kosong tersebut.

Namun syaratnya, sang calon harus bisa merayu dan meyakinkan DPP Golkar, selaku pihak yang Calon berwenang menentukan, sebelum diputuskan di DPRD Riau.

Menurut pengamat politik Universitas Riau, Saiman Pakpahan, sebenarnya realitas politik di tingkat daerah ada pada gubernurnya. Sebab, dialah yang paling memahami siapa yang akan menjadi pendampingnya.

"Persoalannya kemudian sampai dia (Arsyadjuliandi Rachman,red) dikukuhkan menjadi gubernur, posisinya masih kosong," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UR ini, Rabu (2/11).

Belakangan ini muncul sejumlah nama yang menguat, yakni Ansar Ahmad dan Ahmad Syah Harrofie. Selain nama lain seperti Tabrani Maamun dan Wan Thamrin Hasyim.

"Kalau mau dilihat kapasitas masing-masing orang ini (Ansar Ahmad, Ahmad Syah Harofie, Wan Thamrin Hasyim, dan Tabrani Maamun,red), mereka punya plus dan kemampuan berorganisasi yang cukup mapan. Tinggal lagi lingkungan yang membesarkan mereka itu, ada yang berasal dari lingkungan birokrasi dan ada pula yang berasal dari lingkungan politik," terangnya.

"Ansar Ahmad, Ahmad Syah Harrofie dan Wan Thamrin Hasyim dibesarkan di lingkungan birokrasi. Kemudian Tabrani Maamun ini adalah politisi, anggota DPR RI," sambungnya.

Bila bersama dengan Tabrani, keduanya diyakni dengan mudah membangun konsesus-konsesus di tingkat elit. "Namun, akan sedikit agak gamang membaca realitas birokrasi internal, karena butuh pemahaman yang matang bagaimana cara membaca struktur birokrasi Pemprov Riau," imbuh Saiman.

Sementara tiga sosok lainnya, adalah figur yang lahir dan dibesarkan dari struktur organsasi yang matang. Dimulai dari proses mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil hingga mencapai posisi tertinggi di pemerintahan.

"Tiga calon ini, sebenarnya Andi Rahman punya kepentingan untuk membagi wilayah pemerintahan eksternal dan internal," sebutnya lebih lanjut. Karena Andi Rahman yang berkepentingan, tentu yang bersangkutan menginginkan pendampingnya adalah orang yang bisa memahami dan gampang berkomunikasi dengannya.

"Siapa yang paling dekat di antara mereka, bisa saja Ahmad Syah Harrofie karena dia menjadi bagian dari Pemprov Riau," tambahnya lagi. Ansar Ahmad, sebutnya, juga bukanlah orang sembarangan. Antara Ansar Ahmad dan Andi Rahman memiliki hubungan individual yang baik. Baik Ahmad Syah Harofie dan Andi Rahman memiliki kapasitas yang mumpuni.

"Tinggal lagi, siapa yang bisa menguasai Jakarta (DPP Partai Golkar,red) mungkin dia bisa diturunkan sebagai Wagubri. Bagaimana bisa meraih simpati dari DPP. Rayuan-rayuan mereka terhadap DPP," pungkasnya.

Pansel Tergantung Pimpinan Hingga kini, Panitia Seleksi (Pansel) Wagubri di DPRD Riau belum terbentuk. Meski Pansus pembahasan tata tertib Wagubri DPRD Riau telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan hasilnya sudah diserahkan ke Pimpinan Dewan.

"Kan, sudah kita serahkan itu (ke Pimpinan Dewan). Mestinya dibentuk Pansel. Tak tahu lah kita. Mungkin dalam waktu dekat akan ada rapat pimpinan," ungkap Ketua Pansus, Aherson.

Dikatakan Ketua Komisi C DPRD Riau tersebut, pada prinsipnya untuk pemilihan Wagubri tidak harus menunggu Pansel dibentuk, seandainya Partai Golongan Karya yang notabene merupakan partai tunggal pengusung Gubernur/Wakil Gubernur pada helat Pilgubri 2013 lalu, punya niat baik untuk menyelesaikan hal ini.

"Saya kira ini sudah selesai dari dulu (jika Partai Golkar telah menyerahkan nama-nama calon Wagubri ke DPRD Riau). Itu kan bisa berjalan paralel. Sementara tidak ada tatib saja, sebenarnya juga bisa dimasukkan," tegas Aherson.

Terpisah, Ketua DPRD Riau, Septina Primawati, mengaku tidak tahu dan memilih untuk tidak bisa menjawab terkait rencana pembentukan Pansel pemilihan Wagubri. Septina malah menjawab, Tatib pemilihan masih disusun, padahal sudah disahkan dalam rapat paripurna, beberapa waktu yang lalu.

"Itu nanti dulu lah. Belum bisa saya jawab. Tatib-nya masih disusun," jawab Septina Primawati kepada wartawan. (dod)