BKD Lakukan Pemuktahiran Data Honorer

Awal 2017, Ribuan Honorer Dirumahkan

Awal 2017, Ribuan Honorer Dirumahkan

Bagansiapiapi (RIAUMANDIRI.co) - Tim Verifikasi mulai memfinalkan jumlah tenaga honorer potensial untuk dipertahankan sesuai kebutuhan Pemkab Rohil. Januari 2017, kemungkinan besar ribuan honorer bermasalah akan dirumahkan/diberhentikan sesuai dengan kemampuan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Badan Kepengawaian Daerah (BKD) Rohil Roy Azlan, Minggu (30/10) mengatakan saat ini sedang proses pemutahiran data. Proses ini sudah berjalan hingga 90 persen. Ditargetkan menjelang 2017 sesuai dengan Tupoksi perombakan atau penggabungan dinas baru data ini sudah valid semua.
"Saya kira tim sudah mulai merampungkan verifikasi dari hasil pendataan yang sudah dilakukan. Paling lam bat akhir tahun ini didapat berapa tenaga honorer yang dibutuhkan," terangnya.


Pemutahiran data tersebut dilakukan secara global di seluruh dinas mulai tingkat kepenghuluan, kecamatan sampai ke masing-masing dinas dan badan serta di tenaga pendidik baik swasta maupun negeri di lingkungan Pemkab Rohil.


"Sekarang tinggal validasi di sekretriat yang dibentuk melalui asisten III dan IV. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapatlah jumlah honorer yang sebenarnya," ungkap Roy.



Dengan adanya verifikasi data itu, BKD akan dapat melakukan pengurangan terhadap data yang tidak valid sekaligus melakukan pengurangan terhadap evaluasi kinerja honorer yang bekerja dengan baik.


Sebelum diverifikasi jum lah honorer yang terdaftar di BKD Rohil mencapai 5000 orang.  Jadi untuk memastikan data validnya, BKD juga akan melakukan jemput bola turun ke masing-masing dinas melakukan verifikasi.


Jika sudah didapatkan angka pastinya berapa total honorer yang ada, langkah selanjutnya BKD akan melaporkan hal ini kepada Bupati Rohil Suyatno untuk meminta arahan yang sesuai dengan kebijakan anggaran yang saat ini sedang mengalami defisit apakah akan dilakukan pengurangan atau tidak.
"Untuk masalah anggaran kami tidak ada kebijakannya, itu nanti tergantung TAPD. Kalau memang anggaran untuk pembayaran itu masih memungkinkan ya kita melanjutkan saja," sebutnya.


Sementara itu Asisten IV Bidang Administrasi Setda Rohil, Hj Dahniar, disela melakukan verifikasi tenaga honorer di Gedung Serba Guna Bagansiapiapi, Jumat (29/7) lalu mangatakan, pendataan berujung pada pemberhentian tenaga honorer agar tidak membebani APBD 2017. "Tidak mungkin 10ribuan tenaga honorer dipertahankan sementara asumsi APBD kita tahun hanya Rp1,2 triliun. Semenetara untuk gaji PNS dan honorer tiap tahunnya sebesar Rp800 miliar," ungkap Dahniar.     


Dahniar merincikan, jumlah tenaga honorer yang terbanyak berada di Dinas Pendidikan. "Guru honorer kita saja mencapai 6 ribu orang. Sementara di Satker 4 ribu orang. Artinya, tiap tahun Rp193 miliar hanya untuk gaji tenaga honorer dari total belanja pegawai termasuk PNS sebesar Rp813 miliar," jelas Dahniar.


Untuk itu, sambung Dahniar, Pemkab Rohil terpaksa harus merumahkan tenaga honorer yang tidak produktif atau tenaga honorer yang melebihi kapasitas di Satker. Jika keputusan ini tidak dijalankan, maka merupakan ancaman keberlangsungan pembangunan di Rohil. Untuk itu, Pemkab Rohil bakal merasionalisasi honorer yang ada di semua Satker. Tentunya bagi yang absensinya tidak bagus, jelas menjadi sasaran pemberhentian.(adv/humas)


Dijelaskannya, sesuai kontrak kerja tenaga honorer telah dijelaskan beberapa poin. Di antaranya jika tidak masuk kerja selama satu minggu berturut-turut maka akan diberhentikan secara sepihak. "Pada dasarnya bagaimana tenaga honorer sebagai tenaga bantu bisa memaksimalkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya. (adv/humas)