Pilkada Kampar

Belum Serahkan Surat Pengunduran Diri Terancam Didiskualifikasi

Belum Serahkan Surat Pengunduran Diri Terancam Didiskualifikasi

kAMPAR (RIAUMANDIRI.co) -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar terus mengingatkan kepada Bakal Calon Kepala Daerah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Legislator agar menyerahkan surat pengunduran diri.

Hingga saat ini KPU baru menerima surat pengunduran diri dan keterangan sedang diproses dari satu Bakal Calon Bupati berlatar belakang PNS.
Ketua KPU Kampar Yatarullah menyebutkan, dari 12 Bakal Calon Kepala Daerah (6 pasang), tiga di antaranya berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan satu lagi anggota DPRD Kampar.

"Surat pengunduran diri itu harus disertai dengan keterangan dari instansi terkait bahwa pengunduran diri sedang diproses,"jelas Yatarullah didampingi Komisioner Devisi Teknis Penyelenggaraan dan Humas Sardalis Rabu (19/10).


Yatarullah menyebutkan, hingga kini, KPU baru menerima surat pengunduran diri dan keterangan sedang diproses dari satu Bakal Calon Bupati berlatar belakang PNS. Surat keterangan pengunduran sedang diproses itu dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau.

Menurut Yatarullah, para Bakal Calon masih mempunyai waktu lima hari setelah penetapan Calon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan pencalonan tersebut. Jika tidak, maka Calon Kepala Daerah yang bersangkutan bisa didiskualifikasi.

"Surat pengunduran diri dan keterangan sedang diproses merupakan syarat pencalonan yang tidak terpisahkan. Kalau nggak ada, bisa didiskualifikasi itu,"tegasnya.

Sesuai jadwal KPU Kampar, penetapan calon akan dilaksanakan pada 22 Oktober 2016. Ancaman diskualifikasi pencalonan bukan hanya di dalam lima hari setelah penetapan calon.

Menurut Yatarullah, pencalonan tidak bisa berjalan mulus hanya dengan surat pengunduran diri dan keterangan sedang diproses dari instansi terkait. Ia menyebutkan, Calon Kepala Daerah harus menyerahkan surat keputusan penetapan pemberhentian selambat-lambatnya 60 hari setelah penetapan calon.
"Kalau nggak ada itu (SK Penetapan Pemberhentian dari PNS dan anggota DPRD), bisa didiskualifikasi juga," tuturnya.(rtc)