DUMAI (RIAUMANDIRI.co) - Panglima TNI menekan bahwasannya TNI sangat membutuhkan koordinasi yang baik dengan masyarakat. TNI tak akan jika tak ditopang rakyat.

Hal itu disampaikan Dandim Dumai, Letkol (kav) Rendra Siagian yang menjadi inspektur upacara, membacakan amanat Panglima TNI, Jendral TNI Gatot Nurmantyo pada apel HUT ke-71 TNI di Makodim 0320 Dumai, Rabu (5/9).

Apel diikuti oleh seluruh satuan TNI dan perwakilan Polri yang ada di Kota Dumai. Seperti DenPOM Dumai, Kodim Dumai, Koramil, Babinsa, Lanal Dumai, Den Arhanud Rudal 004 dan Satradar 232 Dumai, serta Polres Dumai. Selain itu juga terlihat hadir unsur Forkopimda. Seperti Walikota, Wakil Walikota Dumai, Kejari Dumai, Kapolres Dumai serta undangan lainnya.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan sejumlah poin untuk para prajurit TNI. Sesuai tema peringatan HUT ke-71 TNI  ini masih sama dengan tema tahun lalu. Yaitu 'Bersama Rakyat, TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian'.

Panglima TNI mengimbau, agar aparat TNI terus hidup berdampingan bersama rakyat. Karena hal ini merupakan ciri dari TNI.
"Selama ini TNI tumbuh dan berjuang bersama rakyat. Ini ciri yang tidak boleh pudar dari TNI. Kesejatian itu harus terus dikembangkan dan diserasikan sesuai pola pikir masyarakat saat ini," ingatnya.

Pelaksanaan upacara peringatan tahun ini pun sengaja digelar tidak terpusat. Menurutnya, hal ini untuk digelarnya upacara di setiap wilayah dengan sederhana dan menunjukkan kearifan lokal.

"Apel HUT ke-71 ini memang tidak dilakukan terpusat. Harapan saya kegiatan ini tak mengurangi makna dan kekhusukan, serta dilakukan dengan menunjukkan kearifan lokal," katanya.

Panglima TNI juga meminta para prajurit untuk menunjukkan netralitasnya dalam pelaksanaa Pilkada 2017 nanti. Ia mengingatkan prajurit maupun satuan untuk memperhatikan kondisi sekitar terkait netralitas ini.

"Prioritaskan masalah pilkada serentak ini dengan melakikan temu cepat dan lapor cepat apabila ditemukan potensi hal yang tidak netral, serta dapat mengganggu atau menghambat tahapan pilkada," tutupnya. (zul)