PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Masih rendahnya serapan APBD Riau tahun 2016 di Pemprov Riau, menjadi sorotan khusus dari kalangan Dewan. Dalam hal ini, Gubri dan jajaran diingatkan untuk bekerja ekstra keras, supaya pada akhir tahun nanti, serapan APBD bisa mencapai tahap yang ideal.

"Ini memang masih jadi sorotan kita. Sampai September ini, realisasi APBD murni 2016 baru sekitar 50 persenan dari total APBD Rp10,7 triliun," ungkap Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, Rabu (21/9).

Ia juga tak menampik penilaian sejumlah kalangan, yang mengatakan rendahnya serapan APBD memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Pasalnya, APBD hingga saat ini masih menjadi penggerak utama perekonomian Gubri masyarakat di bumi lancang Kuning.

Dengan kondisi yang terjadi saat ini, mantan Wakil Walikota Dumai ini, mewanta-wanti Pemprov Riau agar harus bisa memanfaatkan waktu yang tersisa semaksimal mungkin. Sehingga seluruh program yang telah tercantum dalam APBD bisa dilaksanakan semaksimal mungkin.

"Mereka harus bekerja ekstra, mulai dari Gubernur Riau dan Sekda serta kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Riau. Kita harapkan, realisasi anggaran bisa maksimal. Idealnya, bisa mencapai 80 hingga 90 persen," ujarnya lagi.

Politisi PAN ini juga berharap Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran, red) pada tahun jangan sampai besar lagi, seperti yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada APBD Riau tahun 2015 lalu, dimana Silpa ketika itu mencapai Rp3,9 triliun. "Kita harapkan ini tidak terulang lagi. Semua program yang telah dianggarkan, harus dijalankan sesuai ketentuan," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung. Menurut Politisi PDIP ini, Pemprov Riau harus bisa memanfaatkan sisa waktu tiga bulan untuk merealisasikan anggaran. "Pemprov harus mampu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk merealisasikan program APBD. Itu juga tergantung kualitas program SKPD," imbuhnya.

Perburuk Ekonomi Sebelumnya, pengamat ekonomi Riau, Peri Akri, menilai, masih rendahnya serapan APBD Riau 2016, akan membuat memperburuk kondisi perekonomian Riau. Tidak hanya pada satu sektor, tetapi seluruh sektor perekonomian yang ada.

Hal itu disebabkan APBD Riau sejauh ini masih menjadi faktor utama untuk menggerakkan perekonomian di Bumi Lancang Kuning. Sehingga bila serapannya rendah, maka aktivitas perekonomian juga bakal terpuruk.

Apalagi, saat ini harga kebutuhan pokok juga terus naik, sehingga semakin memberatkan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus segera mencarikan solusi yang tepat dalam waktu dekat. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian mata anggaran yang berlandaskan payung hukum.

"Dorongan dunia usaha untuk melakukan sprint dengan speed yang lebih, akan memberikan kelonggaran regulasi yang semakin terukur. Sesuai dengan struktur ekonomi kita yang masih didominasi sektor UMKM. Sektor riil masih memungkinkan untuk dimaksimalkan. Jadi pemerintah tak usah menunggu perkembangan sektor lain," sarannya. (rud, dok)