Target PAD Parkir tak Tercapai

Kepala Dishub Pekanbaru Dinilai tak Profesional

Kepala Dishub Pekanbaru Dinilai tak Profesional

PEKANBARU- Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru dinilai tak profesional dalam menggali penghasilan asli daerah dari sektor parkir, karena target yang ditetapkan tak tercapai.

Hal itu disampaikan pengamat perkotaan, Mardianto Manan, Rabu (10/12)."Target parkir di Kota Pekanbaru tentu terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan pertahun. Tetapi realisasi tak tercapai, berarti jelas ada kebocoran dan Kadishubnya tak profesional," kata Mardianto Manan.

Berdasarkan data yang disampaikan Mardianto, target parkir tahun 2011 sebesar Rp5,7 miliar, tahun 2012 target parkir meningkat sebesar Rp6 miliar, seharusnya tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar Rp20 miliar.

Sayangnya, realisasi parkir 'jauh panggang dari api' alias tidak pernah tercapai. Mardianto yang juga Ketua Jurusan Planalogi Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR), menyampaikan Dishub selalu menyampaikan alasan dan mengeluh minimnya anggaran dan sumber daya manusia tak memadai menjadi penyebab dari tak terealisasinya target Penghasilan Asli Daerah (PAD) parkir.

Padahal, penetapan target parkir dilakukan bukan sembarangan. Target parkir ditetapkan dengan kajian akademis yang melibatkan para perencana. Pihak dari akademisi telah menghitung potensi dan pertumbuhan kendaraan di Pekanbaru.

Apabila, target yang ditetapkan tak tercapai, berarti Dishub Kota Pekanbaru lemah melakukan pengawasan, karena berdasarkan penghitungan akademisi dan perencana, potensi parkir melebihi target setiap tahunnya. "Target parkir itu ditetapkan berdasarkan proyeksi perencana ahli di bidangnya, sehingga keluarlah angka. Target sebesar itu keluar, bukan ditetapkan asal-asalan," ujar Mardianto.

Mardianto menyarankan agar parkir dikelola pihak ketiga, jika memang Dishub Kota Pekanbaru tak mampu. Pihak ketiga lebih profesional, ketika diserahkan kelola parkir.  "Solusinya saya sarankan Dishub harus lebih tegas. Kalau tak mampu serahkan

pada ahlinya, karena terlalu banyak persoalan di instansi ini, seperti truk masuk Kota, tak efektifnya terminal, dan banyak lagi. Jika terus terbebani tanpa ada kejelasan, akhirnya banyak persoalan yang terjadi," ulas pengamat perkotaan yang juga berprofesi sebagai Dosen itu. (ben)