BANGKINANG (RIAUMANDIRI.co) - Dalam rangka pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kampar  pada 2017 mendatang, Polres mengggelar rapat koordinasi eksternal bersama pemerintah Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat  yang diadakan di ruang data Polres Kampar, Senin (19/9). Rakor dipimpin Kapolres AKBP Edy Sumardi Priadinata SiK didampingi Asisten I dari Pemda, Drs. Ahmad Yuzar yang mewakili Bupati.

 

Rakor ini juga dihadiri Ketua Panwaslu Kampar Martunus S. Ag, Perwakilan KPU, Perwakilan Disduk Capil dan Kesbangpol, Camat dan Kapolsek Siak Hulu, Camat dan Kapolsek Tapung Hulu, Kasat Intel Polres Kampar dan beberapa Kades wilayah perbatasan yang memiliki potensi konflik kewilayahan dalam Pilkada serentak tahun 2017.

 

Kapolres dalam pembukaan Rakor ini menyampaikan bahwa maksud diadakannya Rakor ini adalah untuk mencari kesepahaman dan sinergitas untuk mewujudkan Pilkada damai dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik saat pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017.

 

Sementara itu Asisten I Pemda Kampar Drs. Ahmad Yuzar mengungkapkan beberapa permasalahan yang mungkin akan berpotensi menjadi konflik dalam Pilkada serentak tahun 2017, antara lain di 5 wilayah Desa Kecamatan Tapung Hulu dan tiga RW wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru.

 

Untuk wilayah 5 Desa di Kecamatan Tapung Hulu yang sudah diputuskan masuk dalam wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri nomor 56 tahun 2015, masih adanya penolakan dari beberapa kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yang mempengaruhi warga masyarakat lainnya. 

 

Hal tersebut tentunya akan berpotensi menjadi konflik dalam pelaksanaan Pilkada 2017, sehubungan hal tersebut Pemprov Riau diminta untuk memfasilitasi dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang Permendagri dan aturan terkait pelaksanaan Pilkada.(Oni)

 

Selengkapnya di Koran Haluan Riau edisi 20 September 2016

 

Editor: Nandra F Piliang