JAKARTA (RIAUMANDIRI.co)-Setelah sempat dihentikan, pemerintah akhirnya memutuskan reklamasi Teluk Jakarta bisa dilanjutkan berdasarkan beberapa kajian. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan terkait nasib nelayan akan diurus pemerintah.
"Nelayan itu akan kita urus yang jumlahnya entah 12 ribu atau 24 ribu. Kalau kami punya data 12 ribu, itu semua perintah Presiden supaya mereka dapat prioritas untuk diurus," ucap Luhut usai rapat di Kantor Presiden, Selasa (13/9).

Luhut berharap dengan sikap pemerintah ini, maka jangan ada lagi yang berkomentar pemerintah mengabaikan nasib nelayan atas keputusan mengizinkan kelanjutan proyek reklamasi.

"Justru akan dibuat lebih baik dengan dana yang didapat oleh Pemda dari reklamasi, dan yang penting lagi itu rupanya 40 persen menjadi sumber air dari Jakarta," tambahnya.

"Karena dua meter air laut itu akan ke bawah, 7-8 meter di atas itu akan jadi sumber air untuk Jakarta, karena tidak ada sumber air untuk Jakarta selain yang paling mudah diambil dari situ," papar Luhut.

Keputusan melanjutkan reklamasi ini menurut Luhut sudah melalui beberapa kajian, tidak ada masalah dengan amdal dan lainnya. Dengan begitu juga mencabut keputusan Menko sebelumnya Rizal Ramli yang menghentikan reklamasi.
"Iya kira-kira begitulah," sebut Luhut.

Lalu, yakin kah pemerintah dengan kajian yang ada sehingga reklamasi dilanjutkan? "Ya iyalah, masa saya bego," jawab Luhut.
Keputusan pemerintah itu sesuai dengan yang diperkirakan Gubernur DKI Ahok, terutama menyangkut reklamasi Pulau G. Ahok menyebut Luhut akan jumpa pers soal kelanjutan reklamasi itu, yang ternyata batal.
"Saya kira juga sama, Menko dulu (Rizal Ramli) memakai konferensi pers (untuk) bilang setop. Dan yang ini (Luhut) pakai konferensi pers bilang terus. Saya enggak tahu," ujarnya menerka.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Cosmas Batubara sudah bertemu dengan Ahok di Balai Kota. Dia menyatakan siap menuruti apa pun perintah pemerintah untuk melanjutkan proyek Pulau G, termasuk memenuhi kewajiban pembangunan rumah susun di Jakarta.
"Kami mengikuti arahan Gubernur tentang kewajiban-kewajiban pengembang, kita ikuti usaha membangun rusun," kata Cosmas.
Cosmas juga menyatakan telah bertemu Luhut beberapa waktu lalu, saat Luhut mengunjungi Pulau G. Cosmas mempersepsikan pemerintah sudah setuju proyek ini dilanjut. "Ngomongnya dilanjutin kok. Kita, apa yang ditentukan pemerintah, kita sambut baik," kata Cosmas. (dtc/sis)