PEKANBARU (riaumandiri.co)-Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk menangkap dan menindak tegas pelaku pembakaran lahan, baik dari kalangan perorangan maupun korporasi.

Sebab, bisa dipastikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Bumi Lancang Kuning dilakukan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Penegasan itu dilontarkannya saat meninjau lahan yang terbakar di kawasan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Senin (29/8).

"Saya kira arahan dari Pak Gubernur juga Pak Danrem, Pak Kapolda, sudah sangat tegas u

ntuk melakukan penegakan hukum. Saya juga menyampaikan demikian. Ada yang bakar, sudah tangkap saja, proses," tegasnya.
Sebelum mengunjungi kawasan itu, Kapolri yang baru saja menyelesaikan lawatannya di Padang, Sumatera Barat, mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, sekitar pukul 15.45 WIB.

Selanjutnya, Kapolri dan rombongan yang terdiri dari Kakorlantas Mabes Polri, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Mochamad Iriawan, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar,


Kapolri Sahli Jemen Kapolri, Irjen Pol Arief Sulistyanto dan sejumlah Staf, disambut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau di Ruangan VVIP Lancang Kuning Bandara SSK II Pekanbaru.

Tidak beberapa lama, Jenderal Pol Tito Karnavian dan rombongan, langsung bertolak ke Jalan Swadaya Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, guna meninjau lahan yang terbakar.

Di lokasi itu, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 tersebut, Kapolri menerima keterangan dari Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Kapolda Riau, Brigjen Pol Supriyanto, Danrem 031/WB, Brigjen TNI Nurendi, dan Kapolres Kampar, AKPB Edy Sumardi Priadinata, tentang kebakaran yang terjadi di kawasan itu.

Kapolri juga melihat upaya yang dilakukan tim terpadu Satgas Karhutla Riau di lapangan, sekaligus kendala yang ditemukan.


"Yang jelas kita melihat bahwa memang ada permasalahan. Di antaranya masalah alam. Ini lahan gambut yang ada di sini. Kemudian penyebarannya juga cukup banyak titik-titiknya (di Riau). Curah hujan juga kurang, dan kemudian jika terjadi angin dan lain-lain titik apinya pindah," ujarnya.


Lebih lanjut, Tito Karnavian juga mengatakan kebakaran lahan di Bumi Lancang Kuning dikarenakan dibakar oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Bisa juga memang karena pembakaran. Kita sangat mengapresiasi rekan-rekan yang ada di sini, sudah melakukan penangkapan sebanyak 86 orang. Itu sudah cukup bagus, dan terus kita lakukan penindakan-penindakan tegas," lanjut Jenderal Tito Karnavian.

Tidak hanya terhadap pelaku karhutla dari kalangan perorangan atau masyarakat, Tito juga menegaskan akan menindak korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Penegasan tersebut telah disampaikannya kepada Kapolda Riau. "Korporasi akan kita tangani. Tapi kan perlu ada pembuktian," katanya.

Kendati begitu, Tito mengaku tidak begitu hapal berapa jumlah perusahaan yang terlibat karhutla, yang tengah di dalami pihak kepolisian. "Saya tak hapal jumlahnya. Mungkin nanti Pak Kapolda. Tapi prinsip, saya sudah menyampaikan kepada Pak Kapolda agar kalau bisa kita buktikan korporasi yang salah, ya kita tuntaskan," tukasnya.

"Saya juga nanti di sini, besok juga akan tetap di sini. Saya juga akan mendiskusikan mengenai kemungkinan korporasi kalau ada yang mereka terlibat pembakaran. Tapi prinsip saya sampaikan bahwa kalau ada yang terlibat korporasi, tegas kita akan proses hukum dan kita akan back up dari Mabes Polri," tegasnya lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menjelaskan kendala yang dihadapi tim terpadu penanggulangan karhutla di Riau. Selain faktor alam sebagaimana dijelaskan di atas, Tito juga menyampaikan permasalahan lainnya. Termasuk soal lokasi Karhutla.

Dikatakannya, banyak lokasi Karhutla yang tidak bisa dicapai dengan menggunakan kendaraan. Hal ini, menurutnya, akan menyulitkan tim terpadu dalam upaya pemadaman. "Petugas terpaksa harus jalan kaki, memerlukan waktu. Air juga, persediaan air kurang," terangnya.

Untuk itu, dirinya berharap ada kerja sama dan bantuan sejumlah pihak. Termasuk Badan Restorasi Gambut untuk membuat sumur-sumur bor. Dirinya pun berjanji untuk menyampaikan hal ini ke pemerintah pusat, untuk menambah peralatan pemadam kebakaran lahan.

"Saya akan koordinasikan ke tingkat pusat untuk menambah peralatan untuk penyemprot air mulai dari yang modifikasi, kendaraan dobel kabin yang bisa masuk dengan tanki air. Kalau pemadam kebakaran kan besar sekali. Gak bisa masuk. Itu yang lebih kecil, sehingga masuk ke titik-titik selain sepeda motor. Juga peralatan-peralatan perorangan yang bisa digendong, yang tidak bisa dilalui kendaraan. Dan ini yang perlu diperbanyak," paparnya.

Apalagi, katanya, masalah karhutla ini menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Presiden, katanya, sudah menugaskan banyak pihak mulai dari Kapolri, Panglima TNI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Restorasi Gambut.

"Kemudian Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,red), Menko Ekonomi. Terutama di bagian pencegahan juga. Pencegahan diminta untuk lebih aktif juga. Agar masyarakat-masyarakat yang melakukan pembakaran ini, mereka merubah budaya membakar mereka itu. Sekarang terlanjur banyak yang terbakar. Sekarang kita bekerja di tahap pemadaman dan penegakan hukum," pungkasnya.


Disengaja Dari Jakarta, pernyataan senada juga dilontarkan juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. Ia menegaskan, kebakaran lahan yang terjadi saat ini memang akibat disengaja oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Saat ini, Karhutla terparah masih berada di Rokan Hilir. "Total ada 85 spot di Riau, dan terbanyak  sebanyak 71 titik di Rokan Hilir," ujarnya.

Menurutnya, kebakaran lahan yang terjadi saat ini, berada di tiga area. Yakni di lahan masyarakat, lahan konsesi dan lahan terbuka.

Sutopo memastikan kebakaran terjadi disengaja. "Ini dibakar semua. Karena untuk pembukaan lahan," tuturnya.

Menurutnya juga dari pola-pola kebakaran, memang terlihat disengaja. Kebakaran terjadi di pinggiran lahan perkebunan. "Ada yang terjadi di lahan konsensi milik swasta, ada yang di lahan masyarakat, dan di lahan terbuka. Di Rohil malah ada di satu area 50 hektare lahan yang terbakar," bebernya.

Lahan perkebunan milik masyarakat ini milik individu, lahan konsesi milik swasta, dan lahan terbuka atau open acess, ini milik perusahaan yang belum digarap sehingga digarap dan diklaim penduduk.

"Kebakaran banyak terjadi di dekat lahan yang sudah di petak-petak rapi. Ini sengaja dibakar," tegasnya lagi.

Namun menurutnya, area hutan yang terbakar tidak separah pada 2015 lalu. Area yang terbakar sudah mengalami penurunan. Kenapa oknum-oknum tetap nekat membakar? "Ini karena cara paling murah membuka lahan ya membakar. Ini pelanggaran hukum," tutupnya. (dtc)