Pekanbaru

Komisi A DPRD Riau Evaluasi Program Kerja 11 SKPD Mitra Kerja

Komisi A DPRD Riau melakukan Rapat Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2016 Triwulan I dan II bersama skpd mitra kerja, Rabu (15/6) di ruang Komisi A DPRD Riau. (rud)

PEKANBARU (riaumandiri.co) -  Bentuk Pengawasan, Komisi A DPRD Riau yang membidangi hukum dan Pemerintahan mengevaluasi serapan anggaran program kerja 11 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)  mitra kerja.

Komisi A DPRD Riau melakukan Rapat Evaluasi Program Kerja  Tahun Anggaran 2016 Triwulan I dan II bersama skpd mitra kerja, Rabu (15/6) di ruang Komisi A DPRD Riau.

Rapat bersama 11 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemprov Riau dipimpin Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi, didampingi Sekretaris Komisi A Suhardiman Amby, Malik Siregar, Sulastri dan Sugianto.


Rapat Evaluasi program kerja  2016 triwulan I dan II,  Komisi A DPRD Riau bersama skpd mitra kerja awalnya diundang dengan 12 skpd. Namun, skpd yang hadir 11 skpd, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Diskominfo, Satpol PP, Inspektorat, Biro Administrasi Umum, Badan Penghubung, BPMPD (Badan Pemberdayaan  Masyarakat dan Pembangunan Desa), Biro Pembangunan Masyarakat, Badan Perizinan Pelayanan Terpadu, Kesbangpol, Badan Pengelolaan Perbatasan. Badan Kepegwaian dan Pendidikan Pelatihan tidak bisa hadir minta dilakukan penjadwalan ulang.
"Dalam rapat ini, kita minta evaluasi program kerja tahun anggaran 2016 sampai sejauh mana. Apalagi, Kita sudah mau selesai semester pertama, kalau sudah ada laporan semester pertama kita bisa bahas apbdp dan sekarang sudah bulan keenam, kita sudah mendapatkan data-data semuanya," terang Hazmi.

Besaran anggaran skpd mitra kerja komisi A DPRD Riau yakni
Badan Perizinan Pelayanan Terpadu sebesar Rp21 miliar, Satpol PP  sebesar Rp67 miliar, Kesbangpol sebesar Rp19 miliar, Inspektorat sebesar  Rp45 miliar, Badan Perbatasan Daerah anggarannya sebesar Rp16 miliar, Badan Penghubung sebesar Rp33 miliar, Badan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp31 miliar, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) anggaran sebesar Rp61 miliar.
"Anggaran program skpd mitra kerja komisi A DPRD Riau ini semuanya dibawah 100 miliar semua dan tidak ada anggaran kegiatannya yang mencapai trilunan rupiah," terang Hazmi.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Pada dasarnya mitra kerja komisi A DPRD Riau tidak khawatir, karena program-porgram yang ada pada mereka bukan merupakan program prioritas dan anggarannya tidak besar dan tidak masuk prioritas seperti Dinas Kesehatan, Bina Marga,  dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.
"Rata-rata dari progres yang kami dapat  ada 25,29 persen, kalau kita lihat dari kondisi yang ada  mereka masih on the track," terang Hazmi.

Dilanjutkannya, saat ini
 progres masih terus berjalan, tentunya kegiatan yang terealisasi tidak mungkin keuangan diatas progress fisik.
"Kemudian, akhir tahun anggaran pada Desember mendatang mereka memprediksikan realiasi sekitar 95 persen bisa tersedot semua anggaranya," ujar Hazmi.


Komisi A DPRD Riau merasa dikhawatirkan setelah komulatif setelah digabungkan dengan dinas-dinas lain progresnya di bawah 80 persen , sama seperti tahun lalu yang tidak terserap 20 persen. 12 skpd tidak masuk program yang dimonitoring  Gubernur Riau. Dinas yang dimonitoring langsung Gubernur Riau seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum.

"Tapi Mitra Kerja kita tidak masuk dalam 12 skpd yang menjadi pengawasan Gubernur Riau tersebut," ujar Hazmi.

Politisi PAN Riau ini menyebutkan, untuk meningkatkan besarnya agar 11 program mitra kerja dapat terserap mencapai target serapan diatas 90 persen. Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan meminta skpd mitra kerja itu untuk mereka menyelesaikan seluruh adminstrasi program.
"Sehingga bisa dijalankan dengan lancar. Namun, memang ada beberapa program mereka seperti diklat (pendidikan dan pelatihan) bisa dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, pada bulan November dan Desember dan  program-program itu diyakini selesai, seperti kegiatan bimtek (bimbingan teknis)
"Yang kita takutkan itu kan program-program fisik yang tidak selesai. Tapi, mitra kerja kita tidak memiliki program fisik. Dan kita masih optimis bisa terealisasi," papar Hazmi.


Lebih lanjut, Hazmi menjelaskan, mitra kerja Komisi A DPRD Riau seluruhnya ada 18 skpd. Dari 18 tersebut sudah ada 11 skpd yang sudah dilakukan rapat evaluasi penyerapan anggaran. Masih tersisa 7 skpd yang belum dipanggil untuk melakukan rapat evaluasi.

"Setelah lebaran Idul Fitri itu nanti, rapat evaluasi dengan mitra kerja kita ini akan kita dilanjutkan untuk mitra kerja yang belum diundang," terang Hazmi.

Dalam rapat lintas satker tersebut, Bapedda Provinsi Riau juga mengakui banyaknya jumlah pegawai baik itu PNS maupun para honorer yang berada dilingkungan Provinsi Riau yang tidak dapat memberikan konstribusi dalam menjalankan Program kerja yang ada disetiap satker yang ada.

Sekertaris Bapedda Riau Ahmad Hijazi mengatakan,  mayoritas para pegawai tersebut berasal dari dinas Bina Marga dan Cipta karya Provinsi Riau, yang mana dinas tersebut yang memperoleh anggran yang besar dalam menjalankan setiap Program kerjanya.
"Dari hasi evaluasi kita kendala-kendala yang dihadapi 12 SKPD ini adalah menyangkut masalah Sumber Daya Manusianya,seperti dinas bina marga dan ciptada banyak pegawai yang tidak sesuai jurusannya, bahkan ada yang jurusan kesehatan masuk ke sana sehingga banyak program yang tidak dapat mereka jalankan karna keterbatasan kemampuan mereka untuk menjalankan program tersebut,"terangnya

Untuk itu pihaknya sudah menyurati BKP2D dalam menindaklanjuti hal tersebut, agar bagaiman hal ini dapat diminimalisir.

" Didalam Undang-undang ASn itu ada catatan, bahwa PNS yang sudah menjabat selama 2 tahun baru bisa dimutasi ,sekarang permasalahan tersebut lagi di konsultasikan ke ASN bagaiman tindak lanjutnya, agar evaluasi bagi para pegawai dilingkungan pemprov secepatnya dilakuakan,"ungkap Ahmad.

Menanggapi ini, Ketua komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi berharap BKP2D dapat segera megevaluasi temuan-temuan tersebut, sehingga program kerja yang ada disetiap SKPD tidak terkendala akibat SDM yang tidak berkopeten dibidangnya tersebut.

"SDM di PU itu juga kita pertanyakan, kenapa banyak yang tidak sesuai dengan keahliannya,karna programnya banyak tetapi tidak didukung oleh sdmnya. Kita harapkan bappeda dapat segera mengevaluasi itu,"tandas Hazmi. (Adv)


[Ikuti Riaumandiri.co Melalui Sosial Media]






Tulis Komentar