Padang, (riaumandiri.co) - Komisi III DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), mendatangi DPRD Kota Padang dalam rangka diskusi terkait upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (23/5).

"Kami mendatangi DPRD Padang untuk mengetahui kiat dan cara meningkatkan PAD di daerah setempat agar bisa diharmonisasikan di Limapuluh Kota," kata Armen Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Limapuluh Kota itu disambut oleh Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iraman Putra, Ketua Komisi II DPRD Padang, Elly Thrisyanti dan Kabag Humas DPRD Padang, Ermanto.

Ia menyampaikan pihaknya melihat adanya potensi-potensi PAD di Kota Padang yang sudah tergarap dengan manajemen yang baik.

Menurutnya, hal itulah yang menjadi alasan pihaknha memilih berkunjung ke DPRD Padang untuk mendapat masukan dan perbandingan dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Limapuluh Kota.

Selain itu, ia menyampaikan saat ini di kabupaten itu sedang dibahas permasalahan terkait peraturan daerah pengelolaan dan pelestarian pasar tradisional.

Daerah itu juga dijadikan kawasan paru-paru dunia sehingga 60 persen di antaranya ialah kawasan hutan lindung.

"Namun hingga saat ini belum ada kontribusi yang didapatkan oleh masyarakat selain listrik," ujarnya.
Ia menjelaskan kontribusi PAD paling besar di Kabupaten Limapuluh Kota diperoleh dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak restoran, Pajak Air Bawah Tanah dan Galian C serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Namun, untuk Galian C dan Pajak Air Bawah Tanah serta BPHTB rencananya akan ditarik oleh provinsi dan daerah hanya mengeluarkan rekomendasi saja sehingga kebijakan itu dinilai akan mengurangi PAD daerah setempat.

Ia juga menyampaikan sektor pertanian khususnya gambir di Kabupaten Limapuluh tidak bisa menarik pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku padahal produk-produk pertaniandapat memberi pemasukan yang cukup tinggi.

"Dengan mendatangi DPRD Padang, kami dapat masukan untuk memaksimalkan PAD dari tiga potensi yakni Galian C, pajak Retribusi dan CSR dari perusahaan besar," ujarnya.

kerjasama pemerintah dengan perusahaan-perusahaan besar dibutuhkan untuk meningkatkan PAD.
Ia menyampaikan Pemerintah Kota Padang menjalin kerjasama dengan CSR Semen Padang, PDAM dan sektor lainnya dan dinilai sangat menguntungkan. (ant/azw)