JAKARTA (riaumandiri.co)- Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta khawatir menantang Luhut Pandjaitan sebagai Menko Maritim Selesaikan Kasus Reklamasi. Pasalnya. mereka merasa kuatir   reshuffle kabinet jilid dua akan mengubah rekomendasi penghentian reklamasi Teluk Jakarta. Khususnya terhadap Pulau G yang telah dihentikan sementara.

Oleh karena itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari KNTI, LBH Jakarta, Walhi, ICEL, dan Kiara menggelar jumpa pers terkait pengangkatan Luhut  

Binsar Pandjaitan sebagai Menko Maritim menggantikan Rizal Ramli di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro No 74, Jakarta Pusat.
Pengacara publik LBH Jakarta Tigor Gempita Hutapea menyebutkan bahwa Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan melakukan penolakan proyek reklamasi dengan menyatakan sikap.

"Pertama, kami menan tang Menko Kemaritiman yang baru (Luhut) untuk berani bersikap dan mengambil kebijakan menolak reklamasi Teluk Jakarta.

Melanjutkan   penghentian Pulau G dan menghentikan reklamasi pulau-pulau lain nya. Caranya dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi me ngeluarkan Perpres penghentian reklamasi Teluk  Jakarta," kata Tigor di LBH Jakarta, Jumat (29/7).

Lebih lanjut Tigor mengatakan Koalisi Teluk Jakarta menantang Luhut untuk berpihak kepada keberlangsungan dan perlindungan lingkungan Teluk Jakarta,  berpihak  kepada kehidupan nelayan Teluk Jakarta, dan tidak berpihak kepada pengusaha atau pengembang reklamasi.
"Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar reklamasi tidak merusak lingkungan, melindungi nelayan, dan tidak diatur oleh pengembang," terangnya.

Selain itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga menantang Luhut untuk mendukung penuh pemberantasan grand corruption reklamasi yang diduga melibatkan pihak   legislatif, eksekutif, hingga pihak pengembang reklamasi. (ozc/rud)