LIMAPULUH KOTA (riaumandiri.co)- Belum lama dibangun, ruas jalan lintas utama penghubung Kenagarian Andiang dan Maek, di Kecamatan Bukit Barisan sudah hancur dan berlobang. Bahkan, di sejumlah titik beberapa ruas jalan sudah terban di bagian sisinya. Kondisi itu diduga terjadi akibat tidak matangnya perencanaan pembangunan infrastuktur.

Guna mencegah jatuhnya korban, Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, berencana akan memanggil Kepala Dinas PU berikut rekanan yang mengerjakan proyek jalan itu untuk dimintai keterangan. "Ini yang kita heran. Saya bingung, seperti apa perencanaan proyek jalan ini. Yang jelas, ini sangat membahayakan," kata Wabup Ferizal, usai berkunjung ke Nagari Maek, Sabtu (21/5) siang.

Kunjungannya ke Maek siang itu, yakni dalam rangka menghadiri perpisahan siswa Kelas VI  SD se Kanagarian Maek. Begitu melintas di kawasan jalan yang terbilang cukup terjal itu, Wabup tak ayal menyuruh sopirnya berhenti untuk melihat langsung seberapa parah kerusakan jalan. Kondisi terparah terpantau di kawasan hutan lindung, tepatnya di perbatasan Nagari Andiang dan Maek.

Menurut Ferizal, ada sekitar 3-4 titik ruas jalan itu, terban. Sehingga, sejumlah pengendara roda dua dan empat yang melintas di kawasan tersebut terpaksa memperlambat laju kendaraan agar berhati-hati menghindari bahaya. Ini terjadi karena tidak dibangunnya drainase di dua sisi jalan, sehingga ketika hujan datang, debit air leluasa mengendap di badan jalan.

"Kalau begini kondisinya, ya, jelas saja terban. Harusnya, kan, dibuatkan drainase kecil ditepi bukit ini, di setiap bengkolan atau pun tanjakan, agar jalan tidak terban bila terjadi hujan atau luapan air. Saya tidak mengerti, kok bisa Dinas PU membuat perencanaan seperti ini terhadap pengerjaan infrastuktur. Ini yang namanya, asal proyek jalan," sentilnya.

Wabup menyebut, pihaknya belum mendapat informasi terkait pengerjaan proyek jalan Andiang-Maek. Namun, selama ini Dinas PU terkesan hanya "asal proyek jalan" ketika membuat kegiatan, tanpa memandang aspek kualitas dan teknis. Begitu pula pihak rekanan, katanya, harusnya tidak cuma bertanggungjawab saat kontrak habis, tapi sampai hasil pengerjaannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"Makanya, dalam rapat bersama Dinas PU serta para pengusaha/ kontraktor beberapa waktu lalu, saya menekankan agar Dinas PU seyogyanya memakai jasa kontraktor lokal. Sehingga, jika pekerjaan rekanan tidak bagus, kita bisa memintai pertanggungjawaban. Rekanan kita harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap daerah, jangan hanya cari untung," tegasnya.

Tokoh Masyarakat Maek, Maskom Fauzi Dt Gindo Lelo, di lokasi itu mengaku sudah lama prihatin dengan kondisi infrastuktur jalan menuju ke kampungnya. Padahal, jalan lintas dari Andiang ke Maek ini, belum beberapa lama dibangun oleh pihak rekanan. Hingga kini belum terlihat perhatian serta tanda-tanda jalan terban akan diperbaiki.

"Kemarin, saat kunjungan Pak Gubernur dan Bupati ke Maek, saya sebenarnya ingin melaporkan secara langsung kondisi infrastuktur kami ini. Tapi, berhubung saya baru bertemu dengan Pak Wakil Bupati saat ini, makanya saya ingin melaporkan kondisi jalan ini ke beliau, agar ada upaya perbaikan. Sebab, ini akses jalan utama kami, dipakai ribuan masyarakat setiap hari, terutama petani," harapnya. (gsc/azw)