PEKANBARU (riaumandiri.co)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta bantuan sekitar Rp1 triliun kepada DPRD Riau. Bantuan akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Wabup Kepulauan Meranti, Said Hasyim, usai melakukan pertemuan dengan DPRD Riau, Senin (14/3) di ruang medium. Rombongan Pemkab Meranti dipimpin Wakil Bupati, Said Hasyim. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo.

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Said Hasyim, menjelaskan, pertemuan Pemkab Kepulauan Meranti dengan DPRD Riau untuk melakukan sharing. Apalagi, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dipotong lagi dari  Rp400 miliar menjadi Rp200 miliar.

"Kami Pemkab berupaya menutupi kekurangi dana menurunnya DBH ini dari bantuan Provinsi dan APBN. Kita sharing pendapat dan usulkan kira-kira apa dapat diakomodir melalui APBD Pemprov Riau," ungkap Said, kepada wartawan kemarin.

Disebutkannya, dana anggaran yang diusulkan Pemkab hampir untuk semua bidang, paling pokok infrastruktur dan baru masuk 7 tahun dan sebagai daerah paling terisolir di Riau. "Kita minta bantuan totalnya capai Rp1 triliun dan fokus untuk infrastruktur," terang Said.

Lebih lanjut, Said menjelaskan, indeks kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat tinggi, hampir 34 persen dan sebelumnya sebesar 54 persen. "Infrastruktur masih sangat kurang.

 Kita usulkan Jalan Mengkikip, Selat Panjang, karena kondisi alam putus. Sehingga, Roro Buton ke Kampung Balak terganggu," terang Said.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, menyebutkan, pihak DPRD Riau akan berupaya mengakomodir permintaan dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Riau. Disebutkannya, pertemuan dengan Pemkab ini kedua kalinya audiensi Pemerintah kabupaten dan kota dengan DPRD Riau. Sebelumnya Kota Dumai.

"Ini harus kita tindak lanjut untuk dibantu provinsi, kita tidak ingin kegiatan atau program yang sudah diprogramkan provinsi tidak dibutuhkan kabupaten kota yang tidak berguna di daerah, kejadian ini banyak yang seperti itu," terang Sunaryo.***