TEMBILAHAN (riaumandiri.co)-Sejatinya melalui program yang dibuat oleh pemerintah, penggunaan anggaran pendapatan belanja baik itu nasional, provinsi maupun daerah tak lain bertujuan dalam rangka meningkatakan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan angka kemiskinan. Terkait hal ini,  anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Muhammad Sabit Bahar, mengatakan hal ini jangan sebatas retorika.

Namun sayangnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau per Maret 2015 angka kemiskinan  di Riau mencapai 531,39 ribu jiwa. Sedangkan jika dilihat data per Maret 2014 tingkat kemiskinan berjumlah 499,89 ribu jiwa. Ini menunjukkan ada kenaikan tingkat angka kemiskinan sebesar 20 persen.

Artinya, program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan daerah masih belum maksimal terarah. Hal ini mendapat sorotan tajam Muhammad Sabit Bahar. Ia menegaskan untuk menyukseskan program penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan komitmen bukan hanya sebatas retorika belaka.

”Terkait dengan data BPS tentang tingginya angka kemiskinan di Provinsi Riau khususnya kabupaten Indragiri Hilir pada rekor penanggulangan kemiskinan propinsi Riau beberapa waktu lalu, saya berpendapat bahwa komitmen kita untuk melakukan penanggulangan kemiskinan di Inhil baru sebatas retorika dan halusinasi. Karena upaya yang kita dilakukan belum mengarah kesana,” ujarnya.

Seharusnya kata Politisi Partai Demokrat Inhil ini, alokasi penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan kapangan kerja dan untuk penanggulangan kemiskinan.

“Semaksimal mungkin menghindari belanja daerah yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat,” tegasnya, Sabtu (12/3).

Selain itu, agar pembangunan daerah bisa berjalan maksimal diperlukan  sinkronisasi bersama provinsi dan Pusat. Dengan begitu, lanjut Sabit, yang tadinya usulan masyarakat hanya bisa direalisasikan sekitar 15 persen, bisa lebih meningkat.

Terakhir, ia  menambahkan peran serta seluruh stake holder sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan berkualitas.  (ags)