YOGYAKARTA (riaumandiri.co)- Banyak instansi pemerintah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun belum terlihat adanya korelasi linier, antara perolehan opini WTP dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis, saat berbicara dalam acara CEO Talk The Walk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (26/2).

"Sayangnya, opini WTP ini tidak berdampak kepada peningkatan kemakmuran rakyat," katanya.
Harry mencontohkan Provinsi Bengkulu pada 2012-2014 yang laporan keuangannya mendapat opini WTP. Namun, dari indikator kemakmuran dalam tiga tahun terakhir justru tidak membaik.

Tingkat pengangguran fluktuatif yaitu 3,62%, 4,61%, dan 3,47%. Sementara dilihat dari persentase penduduk miskin menunjukkan data 17,50%, 17,51%, dan 17,75%. Dengan kata lain masih banyak penduduk yang miskin.

"Ini menunjukkan saat ini belum ada korelasi yang jelas antara perolehan opini yang semakin baik dengan peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya.

Menurutnya kondisi serupa juga terjadi di daerah Indonesia lainnya. Perkembangan opini atas laporan keuangan tidak selalu dibarengi dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Padahal secara ideal, upaya meraih WTP juga dibarengi dengan peningkatan atau upaya mencapai kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan.

"Setiap program dan kegiatan dilakukan secara ekonomis, efisien, tidak terjadi korupsi, dan rakyatnya semakin sejahtera," papar Harry.

Harry mengatakan, saat ini BPK mulai memperkuat kemampuan dalam pemeriksaan kinerja. Salah satunya dengan mendorong pencapaian opini laporan keuangan dengan kemampuan instansi dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain melakukan pemeriksaan keuangan, BPK juga akan meningkatkan pemeriksaan kinerja untuk bisa menilai kemampuan entitas dalam melaksanakan program-program pembangunan.

"BPK juga akan melakukan evaluasi terhadap penganggaran yang dibuat apakah sudah diarahkan dengan tepat atau belum pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkas Harry.(dtc/ara)